Kapolres Metro Tangerang Kota Hadiri Groundbreaking SPPG Polri Serentak Nasional

KOTA TANGERANG, Nusantarabicara   -–  Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol. Dr. Raden Muhammad Jauhari, S.H., S.I.K., M.Si. menghadiri kegiatan groundbreaking Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia dan dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senin (29/12/2025).

Kegiatan groundbreaking tersebut dilaksanakan terpusat di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polda Metro Jaya, Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat, serta diikuti oleh jajaran kepolisian dari berbagai wilayah, termasuk Polres Metro Tangerang Kota.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol. Raden Muhammad Jauhari mengatakan, pembangunan SPPG merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat sebagai bagian dari penguatan pelayanan publik di bidang kesehatan dan kesejahteraan.

“Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini menjadi langkah strategis Polri dalam mendukung program peningkatan kualitas gizi masyarakat. Kami berharap keberadaan SPPG dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Kombes Pol. Raden Muhammad Jauhari.

Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berkualitas, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih maju.

“Melalui pembangunan SPPG ini, Polri tidak hanya menjalankan fungsi keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas,” tambahnya.

Kegiatan groundbreaking SPPG Polri ini menjadi bagian dari program nasional Polri yang bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung agenda pembangunan kesehatan masyarakat.

Dengan adanya SPPG, diharapkan pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan lebih terstruktur, terintegrasi, dan tepat sasaran, sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. ( Sodikin )

JELANG PURNA TUGAS, KAS KORMAR SAMPAIKAN APRESIASI DAN PESAN PENGABDIAN

Jakarta, Nusantarabicara  --  "Pangkat dan jabatan akan berakhir, tetapi pengabdian tidak pernah pensiun. Prajurit sejati dikenang bukan karena lamanya memimpin, melainkan karena manfaat yang ditinggalkan bagi satuan, rakyat, dan negara.”

Di penghujung masa kedinasannya, Kepala Staf Korps Marinir (Kas Kormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Mohammad Nadir, M.Tr.Opsla, memimpin Apel Khusus seluruh prajurit dan PNS Pasmar 1 bertempat di Lapangan Apel Brigade Infanteri 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2025).

Usai Apel Khusus di waktu yang berbeda, Kas Kormar juga memimpin Apel Khusus Komandan Satuan secara virtual (vicon) dari Ruang Rapat Puskodal Mako Kormar, sebagai momentum kebersamaan dan refleksi menjelang purna tugas Kas Kormar pada awal Januari 2026.

Dalam amanatnya, Kas Kormar menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia sepanjang akhir tahun 2025, khususnya banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera dan Aceh. Kas Kormar menegaskan pentingnya peran aktif Korps Marinir dalam mendukung upaya penanggulangan bencana, baik pada tahap tanggap darurat maupun rehabilitasi, melalui sinergi dengan pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat.

Kas Kormar menekankan bahwa keberadaan Korps Marinir harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya dalam pelaksanaan tugas pokok pertahanan, tetapi juga dalam misi kemanusiaan. Prajurit Korps Marinir dituntut untuk senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, soliditas internal, serta citra positif institusi.

Pada kesempatan tersebut, Kas Kormar menyampaikan rasa hormat, kebanggaan, dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit dan PNS Korps Marinir atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan. Kas Kormar juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan selama menjalankan tugas kepemimpinan.

Menutup amanatnya, Kas Kormar berpesan agar seluruh prajurit Korps Marinir senantiasa menjaga soliditas, meningkatkan profesionalisme, serta terus menjunjung tinggi kehormatan satuan dalam setiap pelaksanaan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. (*) 

Panglima TNI Prioritaskan Hunian, Jembatan, dan Layanan Publik pada Rekonstruksi Pascabencana

Foto: BPMI Setpres dan Puspen TNI

Jakarta, Nusantarabicara  --  Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan komitmen TNI dalam mempercepat rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, dengan fokus utama pada pembangunan hunian, pemulihan akses transportasi, serta pengaktifan kembali fasilitas umum. Hal tersebut disampaikan Panglima TNI saat memberikan keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Panglima TNI menyampaikan bahwa, TNI telah mengerahkan puluhan ribu  prajurit  TNI  yang  dikerahkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana,  “TNI mengerahkan 37.910 personel yang diperkuat dengan 15 batalion tambahan, terdiri dari 5 batalion zeni dan 10 batalion teritorial. Kekuatan ini diarahkan untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, pemasangan jembatan bailey, serta pembersihan material lumpur dan puing di sekolah, pesantren, jalan, serta fasilitas umum lainnya,” ujar Panglima TNI.

Lebih lanjut Panglima TNI menjelaskan terkait pekerjaan fisik, TNI juga melaksanakan berbagai dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, meliputi penyediaan air bersih, evakuasi dan pelayanan medis, distribusi logistik, serta kegiatan trauma healing, 25 dapur lapangan, 124 sumur bor, 42 pos kesehatan, serta pembangunan 186 unit MCK di wilayah terdampak bencana.

Selain itu, Panglima TNI juga menegaskan terkait jalur transportasi dan akses menuju berbagai wilayah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Panglima TNI menjelaskan bahwa 32 jembatan bailey telah dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat, antara lain di wilayah Topin Mane, Topin Redep, Jumpa, Matang Bangka, Kutablang, Wehpase, Hamparan Perak, dan Anggoli Sibangun. TNI juga tengah membangun 40 jembatan Aramco, beberapa di antaranya telah rampung dan sudah digunakan oleh masyarakat untuk mendukung mobilitas dan distribusi bantuan.

Di akhir keterangannya, Panglima TNI menjelaskan terkait alutsista TNI yang dikerahkan. “Untuk mendukung kelancaran penyaluran bantuan, TNI mengerahkan 89 unit alutsista yang terdiri dari pesawat udara, helikopter, dan KRI. Total logistik yang telah disalurkan hingga saat ini mencapai 2.669,53 ton melalui jalur udara, laut, dan darat, mencakup alat berat, kendaraan kesehatan, tenaga medis, peralatan kelistrikan, BBM, bahan pangan, serta genset guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak,” pungkasnya. (*)

#tniprima

#tnirakyat

#indonesiamaju

#tnisiagabencana

Sawah Warga di Pandanwangi Diduga Diserobot untuk Proyek Pemkot Malang

Jatim, Nusantarabicara   --  Sebidang sawah milik warga di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, diduga dikuasai untuk kepentingan proyek pemerintah daerah.

Pantauan di lokasi, lahan seluas 1.550 meter persegi itu telah diratakan alat berat tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik sah.

Kuasa hukum pemilik lahan, Djoko Tritjahjana,SE, SH, MH mengatakan sawah tersebut merupakan milik Hartatik, yang diwakili suaminya Solikin, dan tercatat dalam petok Nomor 215 Persil 151 Klas S.III. Lokasi lahan berada di Jalan Batu Amaril, dengan batas utara dan selatan tanah bengkok, timur saluran air, serta barat sungai.

“Tanah ini bukan aset pemerintah. Namun di pertengahan November lalu tiba-tiba diratakan dan diduga digunakan untuk proyek milik Pemkot Malang,” kata Djoko saat ditemui di lokasi, Senin (29/12/2025).

Menurut Djoko, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Berita Acara Kesaksian Bidang Tanah (SPORADIS), lahan tersebut telah dikuasai sejak 1960 oleh Darsiyah Kasdi. 

Pada 2013, tanah dialihkan kepada Ponidi Cs dan dijual kepada Nugraha Setiawan.

Selanjutnya, melalui akta perjanjian pengikatan jual beli tertanggal 2 April 2019, lahan tersebut resmi dibeli Hartatik.

“Sejak dulu sampai sekarang, lahan ini digarap sebagai sawah dan tidak pernah dialihkan kepada pihak mana pun selain yang tercatat dalam dokumen,” tegasnya.

Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi sawah telah diratakan dan tidak lagi berfungsi sebagai lahan pertanian. 

Djoko menyebut dugaan pengerusakan dilakukan oleh pihak yang mengklaim lahan tersebut sebagai milik pemerintah kota.

Pihaknya telah melayangkan surat permohonan klarifikasi dan konfirmasi kepada Pemkot Malang terkait status lahan tersebut.

“Kami beri waktu. Jika tidak ada respons, kami akan menempuh langkah hukum melalui somasi hingga pelaporan pidana,” ujarnya.

Djoko menambahkan, dugaan penguasaan lahan warga oleh pemerintah bukan kali pertama terjadi di Kota Malang. Ia menilai lemahnya respons pemerintah justru menambah keresahan masyarakat, khususnya warga yang menggantungkan hidup dari lahan pertanian.

“Ini menyangkut hak warga. Kalau tidak disikapi dengan baik, tentu akan kami uji melalui jalur hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Djoko juga menambahkan, hingga kini Pemkot Malang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum memberikan tanggapan atas somasi dugaan penyerobotan lahan di kawasan Supit Urang, Kota Malang.

“Hari ini, Senin (29/12/2025), kami melayangkan somasi kedua. Jika tetap tidak ada respons, langkah hukum akan kami tempuh,” tegas Djoko. (Agus)

Spanduk “KPK Kami Tunggu di Kota Bekasi” Terpasang di Depan Gedung KPK

Jakarta, Nusantarabicara   --   Sejumlah warga yang tergabung dalam Elemen Masyarakat Kota Patriot (E-Maskot) memasang spanduk bertuliskan “KPK Kami Tunggu di Kota Bekasi” di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Sabtu (27/12/2025).

Spanduk tersebut dipasang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jalan HR Rasuna Said serta pada pagar kawat berduri kawasan Gedung Merah Putih KPK.

 Tulisan “KPK Kami Tunggu di Kota Bekasi #HattrickKotaBekasi” tampak jelas terbentang di lokasi.

Koordinator E-Maskot, Sandi Timur yang akrab disapa Ncek, menegaskan pemasangan spanduk itu sekaligus untuk meluruskan narasi yang berkembang di ruang publik terkait penolakan KPK masuk ke Kota Bekasi.

Kata dia, aksi ini merupakan bentuk dukungan agar KPK turun langsung menindak dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Kota Bekasi.

“Kami menolak narasi #JagaWaliKotaBekasi Tolak KPK Obok-obok Kota Bekasi. Masyarakat Bekasi tidak menolak KPK. 

Justru kami berharap KPK hadir memastikan pemerintahan berjalan bersih dan transparan,” ujar Sandi kepada wartawan, Sabtu (27/12/2025).

Sandi yang juga warga Bantargebang menyebut istilah #HattrickKotaBekasi merujuk pada dua kepala daerah Kota Bekasi yang sebelumnya terjerat kasus korupsi dan ditangkap KPK, yakni Mochtar Muhammad pada 2010 dan Rahmat Effendi pada 2022. 

Ia menyebut berbagai laporan dugaan korupsi dan nepotisme pejabat Kota Bekasi juga telah disampaikan ke KPK dan masih dalam proses pendalaman.

E-Maskot, kata Sandi, akan terus mengawal isu pemberantasan korupsi dan berencana menggelar aksi lanjutan dengan tuntutan serupa. 

Mereka berharap KPK tetap independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan maupun narasi yang berpotensi melemahkan penegakan hukum.

“Kami ingin Kota Bekasi bersih dan berintegritas. Penegakan hukum harus didukung demi kepentingan masyarakat. Kami menunggu kehadiran KPK di Kota Bekasi,” pungkasnya. (Agus)

Jutaan Hektar Kebun Sawit Sitaan ‘Diputihkan’ Demi BUMN

Riau, Nusantarabicara   --  Harapan para pecinta lingkungan agar kebun-kebun kelapa sawit hasil rampasan pemerintah dikembalikan fungsinya sebagai hutan, akhirnya pupus. 

Sebab diam-diam, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. 

Pada ayat 1 Pasal 326A aturan itu disebutkan bahwa Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan hasil penguasaan kembali dilakukan melalui pelepasan kawasan hutan. 

Lalu di ayat 2 disebutkan pula bahwa Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kawasan Hutan yang telah diserahkan oleh pimpinan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengaturan badan usaha milik Negara kepada badan usaha milik negara.

“Ini benar-benar sebuah kezaliman yang sangat luar biasa. Di satu sisi, dalil yang muncul diawal, kebunkebun kelapa sawit yang disangkakan berada di kawasan hutan itu, diambil alih untuk dikembalikan fungsinya sebagai kawasan hutan. Namun kenyataannya, justru di rubah menjadi Areal Peruntukan Lain (APL),” kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Sawitku Masa Depanku (DPP-SAMADE), Abdul Aziz, Minggu (28/12/2025).

Oleh dalil menyelamatkan kawasan hutan itulah menurut lelaki 50 tahun ini, publik memberikan dukungan. “Tapi kalau sudah begini ceritanya, lagi-lagi pembohongan publik yang terjadi,” ujar Aziz. 

Memang kata Aziz, di Permenhut itu disebutkan bahwa status kawasan hutan yang akan dilepaskan itu adalah kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Konversi (HPK) dan Hutan Produksi Tetap (HP).

Kalau kebun sawit yang dirampas sudah mencapai 4,08 juta hektar, anggaplah separuhnya adalah HPK dan HP. Ini kan sudah 2 juta hektar kawasan hutan yang dilepaskan,” katanya. ) Agus)

Menebar Cahaya Kesalehan: Pesan Menyentuh Ustadz Zaky Mubarok dalam Lautan Doa di Jakarta Timur

JAKARTA TIMUR, Nusantarabicara  --  Ustadz Zaky Mubarok Mengajak jemaah memberikan Lantunan salawat dan doa membubung tinggi ke langit kawasan Pondok Kelapa saat ribuan masyarakat bersatu dalam kekhusyukan Peringatan Haflah Haul ke-6, Minggu (28/12/2025). Acara yang digelar di Jalan Pondok Kelapa Selatan tidak sekadar ritual tahunan, melainkan manifestasi kerinduan umat terhadap sosok teladan yang telah berpulang dan wadah pemupukan nilai spiritual.

Keluarga besar dan jemaah menggelar peringatan Haflah Haul ke-6 Almaghfurlah H. Niman Bin H. Ahmad, sebagai bentuk penghormatan serta doa bersama untuk almarhum.

​Acara inti akan diisi dengan ceramah agama (tausiyah) yang disampaikan oleh Ustadz Zaky Mubarok. Selain mendengarkan tausiyah, rangkaian acara biasanya meliputi pembacaan surah Yasin, tahlil, dan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat.

​Peringatan haul ini diharapkan menjadi momentum silaturahmi bagi keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar, sekaligus menjadi pengingat akan jasa dan kebaikan almarhum semasa hidup.

Sejak ba’da Isya, arus jamaah yang didominasi pakaian putih dan peci tampak mengalir memenuhi lokasi. Kehadiran para ulama sepuh dan tokoh masyarakat Lampiri memberikan nuansa keagungan, mempertegas bahwa warisan spiritual almarhum masih melekat kuat di hati warga.

 

Di panggung utama, Ustadz Zaky Mubarok menjadi narasumber utama yang memberikan tausiyah memukau. Dengan gaya penyampaian yang lugas namun menyentuh, beliau mengajak jamaah untuk merefleksikan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan sang tokoh.

 

“Haul ini bukan hanya tentang mengenang mereka yang telah tiada, tapi tentang bagaimana kita menghidupkan kembali semangat perjuangan dan kesalehan mereka dalam nadi kehidupan kita sehari-hari,” tegas Ustadz Zaky di hadapan jamaah yang menyimak dengan saksama.

 

Antusiasme warga Lampiri dan sekitarnya sangat bahagia menyaksikan penyampaian dari Ustadz Zaky. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan keagamaan seperti Haul tetap menjadi magnet pemersatu di tengah hiruk-pikuk Jakarta.

 

Selain tahlil dan tahmid, acara juga menjadi ajang silaturahmi akbar. Dokumentasi menunjukkan kerumunan yang tertib, di mana warga dari berbagai usia duduk bersimpuh mendengarkan wejangan agama yang menyejukkan.

 

Acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin para ulama setempat, memohon keberkahan untuk Pondok Kelapa dan keselamatan bangsa. Cahaya lampu panggung dan kilatan kamera menjadi saksi betapa syiar Islam tetap hidup dan bercahaya di sudut Jakarta Timur malam itu. ( Sodikin )

ANGGOTA KORAMIL 2403/Paseh BABINSA DESA DUKUH BERSAMA MASYARAKAT LAKUKAN KARYA BHAKTI PENAMBALAN JALAN, JAGA KEAMANAN DAN KONDISI JALAN DI KP.BABAKAN PANYINGKURAN

Nusantara Bicara Jabar,-

Babinsa Desa Dukuh, Sertu Dadan Saduloh Hamdani anggota Koramil 2403/Paseh telah melaksanakan kegiatan karya bhakti bersama masyarakat untuk penambalan jalan di Kampung Babakan Panyingkuran, RT 02/RW 09, Desa Dukuh, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Kegiatan yang diikuti oleh ratusan warga, tokoh masyarakat, dan perwakilan RT/RW bertujuan mengembalikan kondisi jalan yang rusak ke keadaan yang layak, mencegah kerusakan lebih lanjut, dan memastikan keamanan pengguna jalan.Senin, 29 Desember 2025 pukul 09.30 WIB

 Pada pagi hari yang sejuk, Sertu Dadan Saduloh Hamdani tiba di lokasi bersama dengan tim Koramil dan langsung memimpin persiapan kegiatan. Jalan di KP Babakan Panyingkuran yang menjadi sasaran penambalan memiliki panjang sekitar 800 meter, yang selama beberapa bulan terakhir mengalami kerusakan berupa lubang, retak, dan permukaan yang bergelombang akibat curah hujan yang sering dan lalu lintas kendaraan. Kondisi ini menyebabkan kesulitan bagi warga beraktivitas dan menjadi potensi bahaya kecelakaan.

 

"Saya telah memperhatikan kondisi jalan ini selama beberapa waktu. Lubang dan retak yang ada tidak hanya menyulitkan perjalanan, tapi juga berbahaya bagi pengendara sepeda motor dan pengendara lain. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan karya bhakti penambalan jalan, agar kita bisa menyelesaikan masalah ini secara mandiri dan cepat," ungkap Sertu Dadan saat membuka kegiatan.

 Sebelum memulai penambalan, Sertu Dadan menjelaskan tujuan mendalam dari kegiatan ini kepada semua peserta. "Kita tidak hanya menutupi lubang saja, tapi juga mencegah kerusakan lebih lanjut. Air dan lalu lintas dapat memperparah lubang kecil menjadi lubang besar dalam waktu singkat jika tidak ditangani. Selain itu, keamanan pengguna jalan adalah prioritas utama – lubang yang signifikan dapat menyebabkan pecah ban, kerusakan suspensi kendaraan, bahkan kecelakaan fatal bagi pengendara sepeda motor," jelasnya dengan nada tegas.

 Setelah penjelasan, kegiatan karya bhakti segera dimulai. Masyarakat dibagi menjadi beberapa kelompok: kelompok pertama yang bertugas membersihkan lubang dari sampah dan lumpur, kelompok kedua yang memadatkan dasar jalan dengan batu dan pasir, dan kelompok ketiga yang menutupi permukaan dengan campuran aspal bubuk dan pasir. Bahan penambalan yang digunakan sebagian berasal dari bantuan BUMDES Desa Dukuh dan sebagian lagi dari sumbangan warga.

 Sertu Dadan Saduloh Hamdani turut terlibat langsung dalam setiap tahap penambalan, mulai dari membersihkan lubang hingga memadatkan permukaan jalan. Ia juga memberikan panduan teknis kepada warga agar penambalan dilakukan dengan benar dan tahan lama. "Dasar jalan harus dipadatkan dengan baik agar tidak mudah rusak lagi. Gunakan batu yang cukup besar untuk dasar, lalu tutupi dengan pasir dan aspal bubuk yang dipadatkan dengan kuat," ujarnya kepada kelompok yang sedang bekerja di area dengan lubang terbesar.

 Selama kegiatan berlangsung, suasana menjadi sangat meriah dan penuh semangat. Warga dari berbagai usia, mulai dari pemuda hingga lansia, turut berpartisipasi dengan antusias. Beberapa warga membawa peralatan sendiri seperti cangkul, sekop, dan alu, sedangkan yang lain membantu mengangkut bahan penambalan dengan troli dan gerobak. Anak-anak juga tidak mau ketinggalan, membantu membersihkan sampah di sepanjang jalan.

 "senang banget bisa ikut karya bhakti ini. Jalan ini sering membuat saya kesulitan saat berangkat kerja naik sepeda motor. Sekarang dengan semua orang bekerja bersama, jalan akan menjadi bagus lagi dan kita bisa berjalan dengan aman," ujar Bapak Slamet, seorang warga RT 02 yang aktif membantu penambalan.

 Sementara itu, Ibu Nurhayati, seorang warga RW 09, menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran Babinsa dalam kegiatan ini. "Kita sangat berterima kasih kepada Sertu Dadan yang telah memulai kegiatan ini. Tanpa dia, mungkin jalan ini akan terus rusak dan menyulitkan kita semua. Karya bhakti ini juga membuat hubungan antar warga semakin erat, karena kita bekerja sama untuk tujuan yang sama," ungkapnya.

 Selama sekitar 3 jam kerja, peserta karya bhakti berhasil menambal seluruh area jalan yang rusak di KP Babakan Panyingkuran. Sertu Dadan Saduloh Hamdani melakukan pengecekan akhir terhadap hasil kerja, memastikan bahwa permukaan jalan sudah rata, tahan lama, dan aman untuk dilalui. Ia juga mengajak warga untuk menjaga kebersihan jalan dan melaporkan jika ada kerusakan baru yang muncul.

 "Hasil kerja hari ini sangat memuaskan. Semua lubang dan retak telah ditutupi dengan baik, dan jalan sekarang sudah bisa dilalui dengan aman. Tapi tugas kita tidak berhenti di sini – kita harus menjaga jalan ini agar tidak cepat rusak lagi. Hindari membuang sampah di saluran drainase, dan laporkan segera jika ada kerusakan kecil agar bisa ditangani cepat," tegas Sertu Dadan.

 Setelah menyelesaikan pengecekan, kegiatan karya bhakti diakhiri dengan makan bersama yang disiapkan oleh warga. Semua peserta berkumpul di pinggir jalan, makan dan berbagi cerita tentang pengalaman hari ini. Sertu Dadan Saduloh Hamdani memberikan pujian kepada semua warga yang telah berpartisipasi dengan antusias, dan menjanjikan akan mengadakan karya bhakti serupa untuk jalan lain di Desa Dukuh jika ada kebutuhan.

 "Kegiatan hari ini membuktikan bahwa ketika masyarakat bekerja sama dengan Koramil, kita bisa menyelesaikan masalah apapun. Saya berharap semangat kerja sama ini terus terjaga, dan kita bisa bersama-sama meningkatkan kualitas hidup di Desa Dukuh. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi – tanpa Anda, kegiatan ini tidak akan berhasil," ujar Sertu Dadan dalam penutup kegiatan.

 Kegiatan karya bhakti penambalan jalan di KP Babakan Panyingkuran menjadi bukti nyata komitmen Babinsa Desa Dukuh dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kerja sama yang erat antara Koramil dan warga, kondisi jalan yang lebih baik dapat dicapai secara mandiri, serta keamanan pengguna jalan terjaga. Diharapkan jalan yang telah ditambal ini dapat memberikan manfaat besar bagi seluruh warga Desa Dukuh dan memudahkan aktivitas sehari-hari mereka."tutup

Nusantara Bicara Jabar/Pendim 0624/Kab.Bandung

ANGGOTA KORAMIL 2403/Paseh BABINSA DESA SUKAMANTRI MENGHADIRI PENYALURAN BLT DD BULAN NOVEMBER-DESEMBER 2025, 35 KPM DI DESA SUKAMANTRI TERIMA BANTUAN

Nusantara Bicara Jabar,-

Babinsa Desa Sukamantri, Sertu Deni Setiawan anggota Koramil 2403/Paseh telah menghadiri kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) bulan November dan Desember 2025 di GOR BUMDES Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Kegiatan yang ditujukan kepada 35 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bertujuan memastikan bantuan tersebut sampai tepat sasaran, transparan, dan dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.Senin, 29 Desember 2025 pukul 10.00 WIB

 Pada pagi hari yang cerah, GOR BUMDES Desa Sukamantri telah dipersiapkan dengan rapi untuk menyelenggarakan penyaluran BLT DD. Sebelum kegiatan dimulai, Sertu Deni Setiawan bersama dengan Ketua BUMDES Desa Sukamantri, Bapak Edi Santoso, dan Sekretaris Desa, Bapak Joko Susanto, melakukan pengecekan akhir terhadap daftar KPM, dokumen pendukung, dan sistem pembayaran yang akan digunakan. Semua persiapan dilakukan dengan cermat untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar dan tidak ada kendala.

 "Saya merasa bangga bisa hadiri kegiatan penyaluran BLT DD ini. BLT DD adalah bantuan yang sangat berarti bagi keluarga kurang mampu di Desa Sukamantri, terutama di akhir tahun yang biasanya kebutuhan menjadi lebih banyak. Tugas saya di sini tidak hanya sebagai hadirin, tapi juga sebagai pemantau agar proses penyaluran berjalan transparan, akuntabel, dan semua KPM mendapatkan bantuan yang tepat," ungkap Sertu Deni Setiawan saat membuka kegiatan.

 elanjutnya, Ketua BUMDES Desa Sukamantri, Bapak Edi Santoso, menjelaskan detail bantuan yang akan disalurkan. "BLT DD bulan November dan Desember 2025 yang disalurkan hari ini masing-masing sebesar Rp 250.000 per bulan, jadi setiap KPM akan menerima total Rp 500.000. Bantuan ini bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) Kabupaten Bandung yang ditujukan untuk mendukung kesejahteraan keluarga kurang mampu, lansia, dan keluarga yang terkena dampak kesulitan ekonomi," jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa daftar KPM telah ditetapkan melalui proses musyawarah bersama tokoh masyarakat, RT, dan RW, sehingga memastikan bahwa yang menerima adalah yang paling membutuhkan.

 Setelah penjelasan dari Ketua BUMDES, proses penyaluran BLT DD dimulai. Setiap KPM dipanggil satu per satu sesuai daftar, melakukan verifikasi identitas dengan KTP dan Kartu Keluarga, serta menandatangani bukti penerimaan. Sertu Deni Setiawan secara langsung mengawasi proses verifikasi dan penandatanganan, memastikan tidak ada kesalahan dalam penentuan sasaran atau proses pembayaran. Ia juga berinteraksi dengan setiap KPM yang menerima bantuan, menanyakan kondisi keluarga dan bagaimana mereka akan memanfaatkan uang tersebut.

 "Saya akan menggunakan uang ini untuk membeli beras, minyak goreng, dan bahan makanan untuk keluarga selama akhir tahun. Terima kasih banyak kepada pemerintah dan Babinsa yang selalu peduli terhadap kita. Tanpa bantuan ini, saya khawatir tidak cukup untuk membelikan makanan bagi anak-anak," ujar Ibu Siti Aminah, salah satu KPM yang berasal dari Dusun Sukamantri Selatan.

 Selain keluarga kurang mampu, beberapa KPM yang menerima BLT DD juga termasuk lansia dan keluarga yang memiliki anggota dengan kesulitan fisik. Bapak Martono (67 tahun), seorang lansia yang tinggal sendirian, menyampaikan bahwa bantuan ini akan digunakan untuk membeli obat dan kebutuhan sehari-hari. "Saya sangat senang menerima bantuan ini. Sebagai lansia yang tidak punya pekerjaan, ini sangat membantu saya untuk bertahan hidup. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membuat ini mungkin," katanya dengan emosi.

 Selama proses penyaluran yang berlangsung sekitar 2 jam, Sertu Deni Setiawan juga menjawab pertanyaan dari KPM yang memiliki kekhawatiran tentang bantuan mendatang. Ia menjelaskan bahwa proses penentuan KPM untuk periode depan akan tetap melalui musyawarah transparan, dan keluarga yang membutuhkan dapat mengajukan usulan ke RT/RW atau BUMDES. "Kita selalu terbuka untuk saran dan masukan dari masyarakat. Tujuan utama adalah memastikan bantuan ini sampai ke yang paling membutuhkan, jadi jangan ragu untuk menghubungi saya atau pihak Desa jika ada masalah," tegasnya.

 Setelah semua KPM selesai menerima bantuan, Sertu Deni Setiawan mengadakan rapat singkat dengan pengurus BUMDES dan tokoh masyarakat untuk mengevaluasi proses penyaluran hari ini. Dalam rapat tersebut, ia memberikan saran untuk meningkatkan efisiensi proses ke depannya, seperti mempersiapkan daftar KPM lebih awal dan memberikan informasi tentang penyaluran melalui papan pengumuman atau media sosial desa.

 "Hasil penyaluran hari ini sangat memuaskan, semua 35 KPM telah menerima bantuan dengan lancar. Tapi kita bisa meningkatkan beberapa hal, seperti memudahkan akses untuk lansia dan penyandang disabilitas agar mereka tidak kesulitan datang ke lokasi. Saya akan bekerja sama dengan BUMDES dan Desa untuk membuat perbaikan agar kegiatan penyaluran selanjutnya lebih baik," jelas Sertu Deni Setiawan.

Ketua BUMDES Desa Sukamantri, Bapak Edi Santoso, menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran dan peran Babinsa dalam kegiatan ini. "Kita sangat berterima kasih kepada Sertu Deni yang selalu hadir dan membantu memantau penyaluran BLT DD. Kehadirannya membuat masyarakat lebih percaya bahwa proses ini transparan dan tidak ada kecurangan. Ini juga menunjukkan komitmen Koramil dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat di Desa Sukamantri," ungkapnya.

 Kegiatan penyaluran BLT DD bulan November-Desember 2025 di GOR BUMDES Desa Sukamantri diakhiri sekitar pukul 12.00 WIB dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama lokal, memohon agar bantuan tersebut dapat memberikan manfaat maksimal dan keluarga penerima dapat hidup lebih baik. Kegiatan ini menjadi bukti nyata kerja sama antara Koramil, BUMDES, dan Pemerintah Desa dalam menyalurkan bantuan masyarakat, serta komitmen Babinsa dalam berada di tengah warga untuk mendukung kesejahteraan mereka.

 Diharapkan dengan penyaluran BLT DD ini, 35 KPM di Desa Sukamantri dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga selama akhir tahun dan memasuki Tahun Baru 2026 dengan lebih tenang. Sertu Deni Setiawan juga menjanjikan akan terus memantau penggunaan bantuan dan melakukan follow-up terhadap kondisi keluarga penerima untuk memastikan bantuan tersebut digunakan secara tepat."tutupnya

Nusantara Bicara Jabar/Pendim 0624/Kab.Bandung

Jaga Situasi Tetap Kondusif Jelang Pergantian Tahun, Personel Kodim 1710/Mimika Bersama Polri Gelar Pengamanan Terpadu

Timika, Nusantarabicara -- Dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif menyambut Tahun Baru 2026, personel TNI dari Kodim 1710/Mimika bersinergi bersama Polri melaksanakan kegiatan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat, Senin (29/12/2025).

Saat dikonfirmasi, Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Redi Dwi Yuda Kurniawan, S.I.P mengatakan bahwa pelaksanaan tugas pengamanan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan TNI kepada Polri dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah Kab. Mimika yang mengalami peningkatan aktivitas masyarakat menjelang libur akhir tahun. Personel gabungan TNI-Polri secara aktif melakukan pemantauan situasi, patroli dialogis, serta koordinasi di pos pelayanan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan, kemacetan lalu lintas, maupun kejadian menonjol lainnya.

"Selain melaksanakan tugas pengamanan, personel yang terlibat juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan himbauan Kamtibmas, mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan diri dan keluarga, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan mulai dari perayaan Natal kemaren sampai dengan pergantian tahun," kata Dandim.

Beliau juga menambahkan, Sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri yang terjalin di pos pelayanan tersebut merupakan wujud nyata komitmen aparat keamanan dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. "Kehadiran personel gabungan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik serta menciptakan suasana perayaan yang damai, aman, dan lancar," pungkasnya. (Pendim 1710/Mimika) 

Fakultas Hukum Ubhara Jaya Gelar Kuliah Umum Good Governance dan Reformasi Polri

Bekasi, Nusantarabicara  --  Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) menyelenggarakan Kuliah Umum bertema “Good Governance dalam Institusi Kepolisian: Tantangan dan Strategi Reformasi Polri” pada Sabtu (20/12/2025) di Auditorium Kampus II Ubhara Jaya, Bekasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen akademik Ubhara Jaya dalam mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di sektor penegakan hukum dan institusi kepolisian.

Kuliah umum tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, yakni Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Chairuddin Ismail, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H., serta Prof. Dr. Adrianus E. Sembiring Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D. Kegiatan ini dipandu oleh moderator Dr. Dina Kristina, S.Sos., M.Si.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum Ubhara Jaya, Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kuliah umum ini dirancang sebagai forum strategis yang menghadirkan perspektif akademisi, praktisi, dan pimpinan institusi untuk memperkuat pemahaman kritis mengenai prinsip good governance dalam institusi kepolisian. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3), baik secara luring maupun daring. Melalui forum ini diharapkan tumbuh pemikiran konstruktif terkait tantangan dan strategi reformasi Polri, sekaligus penguatan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas keilmuan, serta kontribusi nyata bagi pembangunan hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Rektor Ubhara Jaya, Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC), menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil dan berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui penerapan prinsip good governance, terutama dalam institusi Polri yang memiliki kewenangan, diskresi, dan penggunaan kekuatan negara. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut akuntabilitas, integritas, etika, independensi, serta penerapan prinsip equality before the law secara konsisten.

Sebagai narasumber utama, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Chairuddin Ismail, S.H., M.H., menegaskan bahwa good governance merupakan pondasi utama bagi terwujudnya Polri yang profesional dan demokratis. Ia menekankan peran kepolisian sebagai pelindung nilai-nilai sipil melalui fungsi penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban, serta perlindungan masyarakat yang harus dijalankan secara akuntabel, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika sosial serta tuntutan publik.

Dalam paparannya, Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H., menyoroti bahwa agenda reformasi Polri saat ini masih berada di antara optimisme dan pesimisme publik. Ia menekankan pentingnya pembenahan regulasi melalui revisi Undang-Undang Polri, penguatan prinsip good governance, penegasan kewenangan dan wilayah hukum Polri, pengembangan keadilan restoratif, serta reformasi struktural dan kultural agar institusi kepolisian selaras dengan prinsip demokrasi, konstitusi, dan hak asasi manusia.

Selanjutnya, Prof. Dr. Adrianus E. Sembiring Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D., memaparkan sejumlah usulan reformasi kelembagaan dan operasional Polri yang bersifat strategis. Usulan tersebut meliputi penataan ulang organisasi kepolisian, penguatan sistem promosi dan pengendalian berbasis kinerja, pembagian fungsi dan wilayah kerja untuk memperpendek rentang kendali, pemisahan peran kepolisian lokal dan nasional, penguatan satuan-satuan fungsional, serta penerapan intelligence led policing. Menurutnya, langkah-langkah tersebut diperlukan agar Polri semakin efektif, akuntabel, adaptif terhadap kejahatan modern, serta selaras dengan prinsip reformasi dan good governance.

Kegiatan kuliah umum ini diikuti oleh mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika Fakultas Hukum Ubhara Jaya. Melalui kegiatan ini, Ubhara Jaya berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat literasi publik serta mendorong reformasi Polri berbasis good governance demi terwujudnya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. (Agus)