Hadapi KUHP Baru 2026, Kemenimipas Siapkan 968 Lokasi Pidana Kerja Sosial

Jakarta, Nusantarabicara  --  Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyatakan kesiapan dalam menghadapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai berlaku pada 2026. 

Salah satu langkah strategis yang disiapkan yakni penyediaan 968 lokasi pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman penjara.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, pidana kerja sosial dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun, sepanjang hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

“Kami melalui Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas) di seluruh Indonesia telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta para mitra untuk mendukung pelaksanaan putusan nonpemenjaraan berupa kerja sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” ujar Agus dalam keterangan pers, Minggu 4 Januari 2026.

Ia menjelaskan, ratusan lokasi kerja sosial tersebut mencakup kegiatan membersihkan sekolah, tempat ibadah, taman kota, panti asuhan, hingga pesantren. 

Lokasi-lokasi itu disiapkan untuk menunjang pelaksanaan putusan pidana kerja sosial oleh pengadilan.

Selain itu, Kemenimipas juga menyiapkan 94 Griya Abhipraya (GA) yang dikelola Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai sarana pembimbingan selama pidana kerja sosial berlangsung. Sebanyak 1.880 mitra juga telah dilibatkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Pembimbingan dilakukan berdasarkan hasil asesmen dan penelitian kemasyarakatan yang disusun Pembimbing Kemasyarakatan Bapas, serta mengacu pada putusan hakim dan eksekusi jaksa,” kata Agus.

Agus berharap, penerapan pidana kerja sosial mampu menekan angka kelebihan kapasitas (overcrowding) di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan agar tidak kembali mengulangi tindak pidana.

Sebagai bentuk kesiapan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menyampaikan surat kepada Ketua Mahkamah Agung pada 26 November 2025 terkait kesiapan pelaksanaan pidana kerja sosial, termasuk daftar lokasi yang telah disiapkan.

Kemenimipas juga telah melakukan uji coba pidana kerja sosial melalui 94 Bapas di seluruh Indonesia pada periode Juli hingga November 2025. Uji coba tersebut melibatkan 9.531 klien dengan dukungan mitra dari unsur pemerintah dan lembaga nonpemerintah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menyebutkan saat ini terdapat 2.686 Pembimbing Kemasyarakatan yang siap bertugas. Pemerintah juga mengusulkan penambahan sekitar 11.000 Pembimbing Kemasyarakatan serta pembangunan 100 unit Balai Pemasyarakatan dan Pos Bapas baru guna mendukung implementasi KUHP baru. (Agus)

Wakapolri Pantau Arus Balik Nataru di Command Center Tol Jasa Marga Jatiasih

Bekasi Kota,  Nusantarabicara  —  Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo melakukan monitoring arus lalu lintas libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Command Center Tollroad Jasa Marga, Jatiasih, Bekasi Kota, Jumat (2/1/2025) siang.

Dalam kegiatan tersebut, Wakapolri didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri, Wakapolda Metro Jaya, serta para Pejabat Utama (PJU) Polda Metro Jaya. Monitoring dimulai sekitar pukul 12.30 WIB dan berlangsung hingga selesai.

Wakapolri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel Polri, TNI, serta para pemangku kepentingan yang telah bersinergi mengamankan rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Ia menegaskan bahwa secara umum situasi kamtibmas dan arus lalu lintas selama periode Nataru terpantau aman dan kondusif.

“Operasi Lilin 2025 yang berakhir pada 2 Januari 2026 akan dilanjutkan dengan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (KRYD) hingga 5 Januari 2026. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi arus balik masyarakat yang diprediksi mencapai puncaknya pada 4 Januari 2026,” ujar Wakapolri.

Berdasarkan data sementara, diproyeksikan sebanyak 2,9 juta kendaraan keluar dari Jakarta dan 2,8 juta kendaraan masuk kembali ke Jakarta selama periode Nataru. Hingga saat ini, tercatat sekitar 4,7 juta kendaraan telah keluar-masuk Jakarta melalui empat gerbang tol utama, yakni Gerbang Tol Cikupa, Ciawi, Kalihurip Utama, dan Cikampek Utama.

Untuk mengantisipasi kepadatan arus balik, Polri telah menyiapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas, mulai dari ganjil-genap, contraflow, hingga one way. Seluruh kebijakan tersebut terus disosialisasikan secara masif agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman.

Selama Operasi Lilin 2025, Polri melibatkan 146.701 personel gabungan, terdiri dari personel Polri, TNI, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, disiagakan 2.903 posko pengamanan, pelayanan, dan terpadu, serta pengamanan terhadap puluhan ribu objek vital di seluruh wilayah.

Wakapolri mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan arus balik agar tetap mematuhi aturan lalu lintas, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta memanfaatkan layanan hotline 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian selama perjalanan. ( Sodikin )

Transformasi Pendidikan Polri, Materi Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan Menjadi Kurikulum S1 Bintara Polwan

Jakarta, Nusantarabicara  -–   Perlindungan terhadap perempuan dan anak terus menjadi perhatian serius di tingkat nasional maupun internasional. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Di Indonesia, perlindungan perempuan dan anak menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah, seiring masih tingginya kasus kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya yang menimpa kelompok rentan. Dalam konteks tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peran strategis sebagai penegak hukum yang bertugas melindungi, mengayomi, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Sejalan dengan dinamika sosial dan tuntutan reformasi kelembagaan, Polri terus melakukan transformasi dalam penanganan kasus perempuan dan anak. Salah satu tonggak pentingnya adalah pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang mengedepankan pendekatan humanis, profesional, dan berorientasi pada perlindungan korban.

Komitmen ini juga diperkuat dengan berbagai landasan hukum nasional dan internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif HAM.

Di sisi lain, Polri menyadari masih adanya tantangan di lapangan, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, stigma terhadap korban, hingga perlunya peningkatan kapasitas personel dalam memahami isu gender dan kelompok rentan. Oleh karena itu, Polri secara berkelanjutan melakukan penguatan kapasitas melalui pelatihan, penyusunan SOP, kerja sama lintas lembaga, serta peningkatan kualitas pendidikan internal.

Sebagai bagian dari upaya penguatan tersebut, Polri berencana memasukkan Mata Kuliah Perempuan dan Kelompok Rentan ke dalam kurikulum S1 Bintara Polwan yang diselenggarakan di STIK–PTIK. Langkah ini diharapkan dapat membekali para Polwan sejak dini dengan perspektif gender, perlindungan kelompok rentan, serta kemampuan penanganan kasus secara lebih sensitif dan profesional.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa penguatan kurikulum pendidikan merupakan bagian penting dari strategi jangka panjang Polri dalam perlindungan perempuan dan anak.

“Polri tidak hanya fokus pada penegakan hukum di hilir, tetapi juga pada penguatan di hulu melalui pendidikan," ujarnya, Jum'at (2/1/2026).

Rencana dimasukkannya mata kuliah perempuan dan kelompok rentan dalam kurikulum S1 Bintara Polwan di STIK–PTIK merupakan bentuk komitmen Polri untuk mencetak personel yang profesional, humanis, dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu perlindungan kelompok rentan,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Ia menambahkan, melalui penguatan kurikulum, peningkatan kapasitas personel, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, Polri berharap dapat membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang lebih komprehensif, inklusif, serta berorientasi pada keadilan dan pemulihan korban.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Polri untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman, demi mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif kemanusiaan. ( Sodikin )

Kapolda Metro Jaya Serahkan DIPA TA 2026, Perkuat Komitmen Transparansi dan Integritas

Jakarta, Nusantarabicara  —  Polda Metro Jaya menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Penandatanganan Pakta Integritas Satuan Kerja (Satker) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri dan digelar di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya, Jumat (2/1/2026).

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri menekankan pentingnya integritas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Melalui penandatanganan Pakta Integritas, seluruh jajaran berkomitmen tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menolak gratifikasi, serta tidak meminta atau menerima suap maupun pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan tugas.

Kapolda juga menekankan bahwa setiap personel wajib melaksanakan tugas secara jujur, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, seluruh jajaran diminta menjadi teladan dalam kepatuhan hukum dan disiplin, serta siap menerima sanksi sesuai ketentuan apabila melanggar komitmen Pakta Integritas yang telah ditandatangani.

Sementara itu, Karorena Polda Metro Jaya Kombes Pol. I Bagus Rai Elryanto menjelaskan bahwa DIPA Tahun Anggaran 2026 merupakan dasar pelaksanaan anggaran bagi satuan kerja di lingkungan Polda Metro Jaya. Pagu anggaran Polda Metro Jaya TA 2026 ditetapkan sekitar Rp 3,66 triliun setelah dilakukan penyesuaian kebijakan nasional, dan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisian secara optimal.

Melalui penyerahan DIPA dan penandatanganan Pakta Integritas ini, Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel guna mendukung pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum kepada masyarakat. ( Sodikin )

Sambut HUT ke- 80 Tahun, Ditintelkam Polda Metro Jaya Berbagi Kasih ke Panti

Jakarta, Nusantarabicara  —   Direktorat Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya mengutamakan kegiatan bantuan sosial ke Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1, Jakarta Timur, dalam rangka peringatan Hari Lahir Intelijen Polri ke-80 tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (31/12/2025).

Direktur Intelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Miko Indrayana mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian dan empati Intelijen Polri kepada para lanjut usia, sekaligus wujud pengabdian Polri yang humanis dan dekat dengan masyarakat.

“Momentum Hari Lahir Intelijen Polri ke-80 kami isi dengan kegiatan yang memberi manfaat langsung. Bantuan sosial ke Panti Sosial Tresna Werdha menjadi prioritas sebagai bentuk perhatian kepada para lansia,” kata Kombes Pol Miko Indrayana dalam keterangannya.

Dalam kegiatan tersebut, personel Ditintelkam Polda Metro Jaya bersama Satintelkam Polres Jakarta Timur menyerahkan bantuan sosial berupa kebutuhan pokok serta menyempatkan diri berinteraksi dengan para penghuni panti. Suasana berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

Selain ke Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1, rangkaian kegiatan pada hari yang sama juga diisi dengan kunjungan dan pemberian bantuan sosial ke Panti Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa di Jakarta Timur. Ditintelkam Polda Metro Jaya turut melaksanakan anjangsana ke kediaman AKBP (P) Tuti Wahyuni Roro yang tengah menjalani perawatan akibat stroke.

Sementara itu, puncak peringatan Hari Jadi Intelijen Polri ke-80 akan digelar pada Senin (5/1/2026). Ditintelkam Polda Metro Jaya dijadwalkan mengikuti syukuran secara daring bersama Baintelkam Polri, yang dilanjutkan dengan doa bersama, syukuran, serta pemotongan tumpeng di Aula Lantai 17 Ditintelkam Polda Metro Jaya. ( Sodikin )

Layanan 110 Jadi Penyelamat, Polisi Evakuasi Warga Sesak Napas di Kabupaten Bekasi

Bekasi, Nusantarabicara —  Respons cepat ditunjukkan jajaran kepolisian dalam menangani laporan darurat dari masyarakat. Pada Rabu, 31 Desember 2025, Operator Call Center 110 Polres Metro Bekasi menerima laporan dari seorang warga terkait gangguan pernapasan atau sesak napas yang dialami seorang perempuan di Perumahan Citaville, Kabupaten Bekasi.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Operator 110 Polres Metro Bekasi segera menuju lokasi sambil tetap menjalin komunikasi melalui sambungan telepon dengan pelapor untuk memastikan kondisi korban serta memandu langkah awal penanganan.

Setibanya di rumah pelapor, petugas mendapati korban dalam kondisi tidak sadarkan diri di dalam kamar. Tanpa menunggu lama, petugas langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Permata Keluarga Jababeka untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, langkah responsif tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam situasi darurat yang menyangkut keselamatan jiwa.

“Alhamdulillah saat ini korban telah mendapatkan perawatan medis. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan layanan 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian dalam kondisi darurat,” ujar Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya Pada Sabtu (03/01/26).

Ia menambahkan, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. “Keselamatan warga adalah prioritas. Polri akan terus hadir dan sigap membantu masyarakat,” pungkasnya. ( Sodikin )

1.876 Personel Gabungan Siap Memberikan Pelayanan pada Laga Persija Jakarta vs Persijap Jepara

Jakarta, Nusantarabicara  --   Sebanyak 1.876 personel gabungan dikerahkan untuk memberikan pelayanan pengamanan pada pertandingan BRI Super League 2025/2026 Matchday ke-16 antara Persija Jakarta melawan Persijap Jepara di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/1/2026).

Personel gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disiagakan sejak siang hari di dalam stadion hingga kawasan sekitar GBK. Kehadiran aparat difokuskan untuk memastikan kenyamanan, keselamatan, serta kelancaran aktivitas masyarakat dan suporter yang hadir menyaksikan pertandingan.

Sebagai bentuk kesiapan pelayanan, aparat gabungan menggelar Tactical Wall Game (TWG) dan apel pelayanan pada pukul 13.00 WIB di Pintu Kuning SUGBK. Langkah ini dilakukan untuk menyamakan pola tindak dan memastikan seluruh personel siap memberikan pelayanan terbaik menjelang kick-off yang dijadwalkan pukul 15.30 WIB.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan pelayanan publik.

“Kami menekankan kepada seluruh personel agar menjalankan tugas secara humanis, santun, dan profesional. Seluruh anggota tidak dibekali senjata api dan fokus memberikan pelayanan serta rasa aman kepada masyarakat dan suporter,” ujarnya.

Ia juga mengimbau para suporter untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan mematuhi aturan stadion.

“Kami mengajak seluruh suporter untuk menjaga suasana tetap aman dan nyaman, tidak membawa barang terlarang, serta ikut menjaga fasilitas umum. Kepada masyarakat pengguna jalan di sekitar GBK, kami imbau menyesuaikan perjalanan karena pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional,” pungkasnya. ( Sodikin )

Brimob Polda Metro Jaya Laksanakan Monitoring Pasca Tawuran Warga di Terowongan Manggarai, Jakarta Selatan

Jakarta, Nusantarabicara  — Brimob Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan monitoring pasca terjadinya tawuran antarwarga di kawasan Terowongan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, (3/1/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif setelah insiden yang terjadi sehari sebelumnya.

Monitoring dilaksanakan sejak pagi hari oleh Unit Patroli Brimob Satbrimob Polda Metro Jaya dengan menyisir lokasi terowongan dan sekitarnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas lanjutan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Sebelumnya, pada Jumat (2/1/2026) sekitar pukul 15.00 WIB, terjadi tawuran antarwarga dari Gg. Tuyul RW 04 dan warga Magasen RW 012. Insiden bermula dari petasan di sekitar Jalan Dr. Saharjo atau Terowongan Manggarai yang kemudian memicu aksi saling serang dengan lemparan batu dan petasan oleh kedua kelompok yang berjumlah sekitar 20 orang, menindaklanjuti kejadian tersebut, jajaran Polres Metro Jakarta Selatan bergerak cepat ke lokasi. Aparat berhasil mendorong mundur kedua kelompok dan mengimbau warga untuk kembali ke rumah masing-masing. Situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman serta kondusif.

Dalam kegiatan monitoring, Unit Patroli Brimob Satbrimob Polda Metro Jaya dibagi menjadi dua titik, yaitu Terminal Bus Manggarai dan Pintu Air Jalan Tambak Manggarai. Personel melaksanakan patroli serta standby di sekitar lokasi kejadian untuk memastikan tidak ada potensi gangguan lanjutan.

Dansatbrimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Henik Maryanto, S.I.K., M.Si., menegaskan “Monitoring pasca kejadian kami laksanakan untuk memastikan situasi benar-benar aman dan kondusif. Brimob Polda Metro Jaya siap mendukung upaya kepolisian kewilayahan melalui kehadiran yang preventif, profesional, dan humanis guna menjaga ketertiban serta rasa aman masyarakat,” tegasnya.

Hingga saat ini, situasi di sekitar Terowongan Manggarai terpantau aman dan kondusif, dengan aktivitas masyarakat berjalan normal. ( Sodikin )

Komitmen Dukung Pemulihan Pascabencana Sumatra, Polri Targetkan Bangun 569 Sumur Bor, 249 Titik Telah Terealisasi

Jakarta, Nusantarabicara  —  Polri melalui Divisi Humas terus melakukan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, salah satunya melalui pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah. Hingga hari ini, pembangunan sumur bor direncanakan pada 569 titik di tiga provinsi, dengan 249 titik telah terealisasi, terdiri atas 236 titik aktif dan 13 titik masih dalam proses pembangunan.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa pembangunan sumur bor ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung pemulihan masyarakat pascabencana, khususnya terkait ketersediaan air bersih.

“Pembangunan sumur bor ini menjadi bagian dari langkah nyata Polri dalam membantu masyarakat terdampak bencana agar tetap memiliki akses terhadap air bersih. Upaya ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo.

Di Provinsi Aceh, dari rencana pembangunan 389 titik, sebanyak 171 titik telah terealisasi, dengan 167 titik berstatus aktif dan 4 titik masih dalam proses pembangunan. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan realisasi terbanyak, yakni 132 titik aktif, dari target khusus 300 titik sumur bor. Pembangunan lainnya tersebar di Kabupaten Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Barat, Pidie, Nagan Raya, dan Singkil.

Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, seluruh rencana pembangunan sebanyak 30 titik telah terealisasi dan seluruhnya berstatus aktif. Titik-titik tersebut berada di Kabupaten Langkat, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah.

Adapun di Provinsi Sumatera Barat, dari total rencana 150 titik, hingga kini 48 titik telah terealisasi, terdiri atas 39 titik aktif dan 9 titik masih dalam proses pembangunan. Pembangunan dilakukan di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, serta Kota Padang Panjang, Bukittinggi, dan Kota Solok.

Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan bahwa Polri terus mendorong percepatan pembangunan di titik-titik yang masih berjalan melalui koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak terkait.

“Diharapkan keberadaan sumur bor ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung proses pemulihan pascabencana,” pungkasnya. ( Sodikin )

Tim SAR Korpolairud Bangun Jembatan Sementara di Korong Maranci, Padang Pariaman

Padang Pariaman, Nusantarabicara — Tim SAR Korpolairud melaksanakan kegiatan gotong royong pembuatan jembatan sementara di Korong Maranci, Nagari Seulayat, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman (3 Januari 2026). Kegiatan ini dilakukan bersama masyarakat setempat sebagai upaya membantu pemulihan akses penghubung antar desa yang sempat terputus.

Pembangunan jembatan sementara tersebut melibatkan 25 personel SAR Korpolairud yang didukung 5 personel Unit K9, dipimpin oleh AKBP Ferry Setiawan, serta partisipasi aktif masyarakat Korong Maranci. Jembatan dibangun menggunakan bahan swadaya masyarakat berupa kayu kelapa dan papan bekas yang tersedia di lokasi.

Jembatan sementara ini difungsikan sebagai lintasan penghubung antar desa dan hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki serta kendaraan roda dua dan roda tiga, mengingat keterbatasan kekuatan konstruksi.

Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Gotong royong pembangunan jembatan sementara ini menunjukkan komitmen Polri untuk selalu hadir dan membantu masyarakat, terutama dalam kondisi darurat maupun keterbatasan akses. Sinergi antara personel Korpolairud dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan aktivitas warga,” ujar Kombes Pol Erdi.

Pekerjaan pembangunan dimulai pada pukul 11.15 WIB dan berhasil diselesaikan pada pukul 22.35 WIB di hari yang sama. Meski dikerjakan dalam waktu yang cukup panjang, proses pembangunan berjalan lancar berkat kerja sama dan kebersamaan antara personel SAR Korpolairud dan masyarakat setempat.

Kehadiran jembatan sementara ini diharapkan dapat membantu kelancaran aktivitas warga sehari-hari serta meningkatkan keselamatan masyarakat dalam beraktivitas. ( Sodikin )

Herdman Resmi Jadi Pelatih Timnas PSSI

Jakarta. Nusantara   --  Mantan pelatih tim nasional Kanada John Herdman resmi ditunjuk oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menjadi pelatih tim nasional Indonesia. 

Selain ditunjuk sebagai pelatih tim senior, Herdman juga mendapatkan mandat untuk menangani timnas U-23 Indonesia.

Herdman akan menggantikan posisi dari Patrick Kluivert yang dipecat oleh PSSI pada 24 Oktober 2025. “Ini adalah momen di mana PSSI dan sepak bola Indonesia masuk ke era baru, ditangani pelatih level lolos ke Piala Dunia,” ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangan resmi Sabtu.(4/1/2026)

Menurut Erick, dukungan Presiden Prabowo menjadi energi besar bagi PSSI untuk memperbaiki diri dan memperkuat fondasi sepak bola nasional, terutama dari level usia muda. 

Salah satu langkah menuju program tersebut yakni dimulai dari penunjukan John Herdman sebagai nakhoda anyar tim Merah Putih.

“Saya senang dengan arahan Bapak Presiden yang meminta kita coba lagi, bikin program yang lebih agresif. 

Hari ini kami memulai lagi program prestasi timnas menuju Piala Dunia dengan menunjuk John Herdman yang memang punya kualifikasi untuk itu,” ujarnya.

Pelatih berusia 50 tahun ini sebelumnya dikabarkan menolak tawaran dari timnas Honduras dan lebih memprioritaskan untuk menjadi pelatih tim Garuda.

Herdman akan menggantikan posisi dari Patrick Kluivert yang dipecat oleh PSSI pada 24 Oktober 2025. 

" Ini adalah momen di mana PSSI dan sepak bola Indonesia masuk ke era baru, ditangani pelatih level lolos ke Piala Dunia,” ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangan resmi Sabtu.

" Hari ini kami memulai lagi program prestasi timnas menuju Piala Dunia dengan menunjuk John Herdman yang memang punya kualifikasi untuk itu,” ujarnya. (Agus)