Guna Ciptakan Lingkungan Bersih Narkoba,Kodim 0504/JS Gelar Sosialisasi P4GN

Jakarta, Nusantarabicara  --  Kodim 0504/Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan,Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Tes Urine bertempat di Aula Makodim 0504/Jakarta Selatan,Jl.Cendrawasi Raya,Kebayoran Lama,JakartaSelatan, pada Rabu (17/12/2025).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kasdim 0504/Jakarta Selatan Letkol Arm Yudhi ari irawan,S.Sos.,M.Han. dan diikuti oleh semua anggota Kodim 0504/Jakarta Selatan baik itu TNI maupun PNS,sedangkan sebagai Narasumber dari BNN yaitu Penyidik BNN Ahli Muda Asyma D.A Sianipar, M.Si

Dalam sambutannya Kasdim 0504/Jakarta Selatan menegaskan kepada seluruh anggota Kodim 0504/Jakarta Selatan agar menjauhi dan tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan Narkoba.

"Narkotika tidak mengenal latar belakang maupun usia seseorang dan Narkotika sudah menyentuh segenap lapisan masyarakat,hal ini sangat membahayakan dan berdampak negatif bagi pribadi,keluarga dan lingkungan,"kata Letkol Arm Yudhi ari irawan,S.Sos.,M.Han.

"Oleh karena itu mari kita sama-sama meningkatkan kepedulian kita terhadap bahayanya penyalahgunaan Narkotika,sehingga baik kita,keluarga dan lingkungan kita dapat terhindar dari musuh bangsa yang berupa Narkotika,"lanjut Kasdim

Sedangkan Penyidik BNN Ahli Muda Asyma D.A Sianipar,M.Si

Dalam sosialisasi tersebut menjelaskan beberapa hal tentang Narkotika seperti jenis-jenis Narkotika, peredaran Narkotika,gejala-gejala pengguna Narkotika dan dampak ataupun efek dari penyalahgunaan Narkotika.

Git-Pendim 0504/JS. (Git)

Imigrasi Awasi Ketat TKA di 3 Lokasi Pertambangan dan Industri

Jakarta, Nusantarabicara    --    Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menggelar Operasi Wirawaspada serentak guna menindak tenaga kerja asing (TKA) yang diduga melanggar aturan keimigrasian. Imigrasi mengawasi ketat 3 lokasi utama yang menjadi konsentrasi kegiatan orang asing di sektor pertambangan dan industri.

“Yang pertama di PT Indonesia Morowali Industrial atau sering disebut (IMIP). Kami telah melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara ketat di Pelabuhan Jetty Fatufia dan Bandara Khusus PT IMIP yang telah melalui standar operasional prosedur atau SOP bersama instansi Karantina dan Bea-Cukai atau yang sering disebut CIQ,” kata Plt. Ditjen Imigrasi Yuldi Yusman, di Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

 

Ditjen Imigrasi mencatat sebanyak 142 kapal dengan 2.785 kru asing yang melintas di Pelabuhan Jetty Fatufia di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada September lalu. Kemudian di bulan November, tercatat 130 kapal dengan 2.445 kru asing yang juga melintas di pelabuhan tersebut.

Yuldi mengungkap setiap tenant, kontraktor, dan orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian di kawasan PT IMIP diharuskan melakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Pusat.

Lokasi kedua, yaitu di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, Maluku Utara (Malut). Imigrasi mencatat 32 kapal dengan 588 kru asing melintas di Pelabuhan Khusus Weda Bay pada periode November hingga Desember 2025.

“Langkah dan tindak lanjut yang diambil sama yaitu berupa pemanggilan terhadap para tenant, kontraktor, dan orang asing yang melakukan pelanggaran di kawasan PT IWIP untuk proses pemeriksaan lanjutan,” tuturnya.

Sementara itu, di wilayah PT Timah, Bangka Belitung, Imigrasi menemukan aktivitas masif kapal isap pasir (KIP) yang melibatkan WNA, khususnya warga negara Thailand, dengan anak buah kapal yang beroperasi di perairan Pantai Rambak. Tercatat sebanyak 32 badan usaha mitra PT Timah memiliki total 37 kapal dan melibatkan 202 orang asing.

Selain itu, Imigrasi juga menemukan orang asing yang dijamin oleh mitra perusahaan dan diduga berperan aktif dalam produksi Timah di PT Mitra Graha Raya (MGR), utamanya pada aspek teknis pengoperasian mesin. Berdasarkan temuan tersebut, Imigrasi memanggil PT Mitra Graha Raya beserta mitra-mitranya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. (Agus)

Hujan Ekstrem dan Kerusakan Hutan Mempercepat Terjadinya Banjir di Cililin dan Bandung Selatan

Jabar, Nusantarabicara    --   Kondisi kerusakan hutan di Kabupaten Bandung saat ini dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. Kerusakan tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya risiko bencana banjir dan longsor di berbagai wilayah.

Upaya penghijauan di lahan-lahan rusak menghadapi kendala serius. Sebagian besar lokasi sulit dijangkau melalui jalur darat, baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.

Sebagai solusi, Bupati Bandung, Dadang Supriatna berencana memanfaatkan pesawat udara untuk menebarkan benih pohon di titik-titik lahan rusak yang tersebar di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Untuk merealisasikan rencana tersebut, bupati meminta dukungan Lanud Sulaeman.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Tim Kewaspadaan Daerah menjelang Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Hotel Sunshine, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (15/12/2025). Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono, Komandan Lanud Sulaeman, Marsma TNI Eko Sujatmiko, serta Kasdim 0624 Mayor Inf. Yepi Yuhana.

“Saya sudah menyiapkan biji benih berbagai jenis pohon keras sebanyak satu truk untuk ditebar di lahan-lahan yang rusak. Untuk penebarannya sangat membutuhkan pesawat. Saya memohon bantuan kepada Dan Lanud Sulaeman untuk meminjam pesawat, dan biaya operasionalnya akan saya tanggung,” tegas Bupati, seraya menargetkan penebaran benih pohon tersebut dapat dilaksanakan pada Januari 2026.

Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanud Sulaeman Marsma TNI Eko Sujatmiko menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. “Langkah yang dilakukan Pak Bupati Bandung ini sangat tepat dan sudah pernah diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya di Aceh,” ujarnya, sembari menyatakan pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pimpinan di Mabes TNI Angkatan Udara. (Agus)

Kejati Kalsel Geledah Kantor BKSDA Terkait Dugaan Korupsi Dana Kerja Sama

Kalsel, Nusantarabicara   --  Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan melakukan penggeledahan dan penyitaan di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan, Rabu (17/12/2025).

Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana kegiatan yang terjadi pada rentang tahun 2021 hingga 2024.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Kalsel, Yuni Priyono, SH, MH, menjelaskan perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BKSDA Kalimantan Selatan dengan sejumlah perusahaan mitra.

“Penyidikan ini terkait pengelolaan dana PKS sejumlah perusahaan yang bekerja sama dengan BKSDA Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Penggeledahan dilakukan di Kantor BKSDA Kalimantan Selatan yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. C6, Banjarbaru. Tim penyidik didampingi personel TNI serta Tim Pengamanan Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak terkait.

Koordinasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan penggeledahan berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, penyidik melakukan pencarian dan pengamanan sejumlah dokumen, data, serta barang bukti yang berkaitan langsung dengan pembuktian perkara, baik berupa dokumen fisik maupun data elektronik.

Yuni menegaskan, Kejati Kalimantan Selatan akan menangani perkara ini secara profesional, objektif, dan transparan, sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

“Setiap bentuk kerja sama yang melibatkan institusi negara dan pihak swasta harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Langkah penegakan hukum ini merupakan komitmen Kejati Kalimantan Selatan dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terkait pengelolaan keuangan negara dan dana kerja sama. (Agus)

Yonzipur 10 Segera Berangkat Bantu Korban Bencana Aceh, Fokus Pemulihan Aksesibilitas dan Infrastruktur Dasar

Jakarta, Nusantarabicara   --  Gladi apel gelar pasukan kembali digelar Yonzipur 10 Kostrad. Pada hari ketiga, briefing dilakukan Komandan Satgas, Letkol Czi Amito Surya Mutiara, mengenai penanggulangan bencana Aceh.

Gladi yang dilaksanakan di Mayon Zipur 10, Selasa (16/12), menjadi tahapan penting untuk memastikan kesiapan seluruh personel serta perlengkapan sebelum diberangkatkan ke Aceh.

Amito menyebut, beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian prajurit, antara lain kecepatan, ketepatan, dan keselamatan dalam setiap tindakan penanggulangan bencana.

“Sejalan dengan kode etik prajurit yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya,” ujarnya dikutip dari siaran pers Penerangan Kostrad, Rabu (17/12).

Untuk itu, pengecekan terhadap kesiapan dan perlengkapan harus detail, termasuk kondisi fisik prajurit, kelengkapan alat utama sistem persenjataan Zeni, serta logistik pendukung yang akan digunakan untuk operasi kemanusiaan dan konstruksi darurat.

Dansatgas mengatakan, fokus utama dalam operasi ini adalah pemulihan aksesibilitas dan infrastruktur dasar yang rusak akibat bencana.

Yonzipur 10/JP/2 Kostrad memiliki spesialisasi di bidang konstruksi dan penghancuran, akan mengerahkan berbagai alat berat seperti ekskavator, dump truck dan dozer untuk membersihkan puing, membuka jalur transportasi yang terisolasi, serta membangun fasilitas sementara bagi para korban.

Kesiapan operasional yang optimal menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan respons cepat dan efektif di lapangan. (Agus)

Rabu Tertib di Pasar Poncol, Tiga Pilar Tertibkan PKL demi Kenyamanan Warga

Jakarta Pusat, Nusantarabicara  —   Aparat gabungan bersama unsur tiga pilar melakukan monitoring kegiatan Rabu Tertib di kawasan Pasar Poncol, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025). Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB ini difokuskan pada penertiban pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Bungur Besar Raya.

Monitoring dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Bungur bersama unsur pemerintah kelurahan dan kewilayahan di RW 03 dan RW 04. Penertiban bertujuan merapikan kawasan serta meningkatkan kebersihan lingkungan demi menciptakan kenyamanan bersama bagi masyarakat dan pengguna jalan.

Kegiatan tersebut dihadiri Lurah Bungur, Bhabinkamtibmas Kelurahan Bungur Bripka Drian Praptoyo, Babinsa, Kasat Gas, Kasiepem, FKDM, para Ketua RW 03, 04, 05, dan 06, serta staf Kelurahan Bungur. Seluruh unsur bersinergi melakukan pendekatan persuasif kepada para PKL agar tertib dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, melalui Kapolsek Senen AKP Andre Try Putra, menyampaikan bahwa kegiatan Rabu Tertib merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga ketertiban umum, kebersihan, dan kenyamanan ruang publik. Sinergi tiga pilar dan peran aktif masyarakat dinilai penting agar penataan wilayah berjalan berkelanjutan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kawasan Pasar Poncol semakin tertata, arus lalu lintas lebih lancar, serta lingkungan menjadi lebih bersih dan nyaman bagi seluruh warga. (Agus)

Pemprov DKI Percepat Renovasi Pasar Induk Kramat Jati Pasca Kebakaran

Jakarta, Nusantarabicara   --  Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau Pasar Induk Kramat Jati pasca kebakaran dan menargetkan renovasi selesai dalam lima hari. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan bantuan dana kepada para pedagang yang terdampak.

Pramono Anung didampingi oleh Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, saat meninjau lokasi kebakaran. Ia berdialog dengan para pedagang dan meminta pengelola pasar mempercepat renovasi Gedung C2 Sub Grosir Pasar Induk Kramat Jati. Targetnya, renovasi selesai dalam lima hari ke depan.

“Seperti yang dilaporkan Direktur Utama Pasar Jaya kepada saya, tempat ini diasuransikan. Oleh karena itu, proses renovasinya akan ditangani oleh pihak asuransi. Agar para pedagang bisa segera berjualan, mereka akan ditempatkan di lokasi sementara yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari sini,” ujar Pramono Anung dalam jumpa pers di Pasar Induk Kramat Jati.

Pramono menambahkan, renovasi ditargetkan selesai dalam lima hari agar pedagang dapat kembali berjualan menyambut Natal dan Tahun Baru.

Pramono menyerahkan bantuan dana Rp600 juta kepada 121 pedagang terdampak. Setiap pedagang menerima Rp5 juta. Pramono juga meminta Bank DKI memberikan kemudahan akses kredit modal bagi pedagang. Stok buah yang hangus terbakar mencapai puluhan ton.

“Saya baru tahu ternyata perputaran uang per hari di sini bisa mencapai Rp100 juta. Karena itu, para pedagang meminta kemudahan untuk mengambil kredit dari Bank DKI. Ketika saya tanya berapa yang akan diambil, sekitar Rp500 juta,” ujar Pramono.

Pramono menambahkan, Pasar Induk Kramat Jati adalah sentra buah Jakarta. Ia meminta proses renovasi dipercepat agar tidak mengganggu suplai buah menjelang Natal dan Tahun Baru.(Agus)

Terbukti Penipuan, Direktur Pengembang Green Garden Residence Sidoarjo Dipenjara 2,6 Tahun

Jaktim, Nusantarabicara   --   Direktur Pengembang Perumahan Green Garden Residence, yakni PT Mandiri Land Prosperous terbukti lakukan penipuan. Oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, Yusuf Efendi selaku bosnya divonis 2,6 tahun penjara.

Menurut pertimbangan Majelis Hakim H Bawono Effendi, terdakwa dianggap terbukti melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

“Mengadili dan memutuskan terdakwa Yusuf Efendi terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan,” ujar Hakim.

Sementara itu, terhadap putusan, Penuntut Umum Kejari Sidoarjo Lesya Agastya menyatakan bandingnya atas perkara itu. Alasan pengajuan bandingnya karena putusan tersebut berbeda dengan yang dituntut sebelumnya.

“Kami nyatakan banding, karena putusannya berbeda dengan tuntutan kami,” ujar Lesya, Selasa, (16/12).

Sebelumnya, Lesya menuntut Yusuf Effendi melanggar Pasal 154 Jo Pasal 137 UU RI No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan penjara pidana selama 3 tahun.

Disisi lain, perihal putusan tersebut, Penasahat Hukum Yusuf Effendi, Syarifudin Rakib juga menyampaikan kekesalannya. Menurutnya, perkara tersebut seharusnya masuk ranah perdata, karena ada putusan wanprestasi sebelumnya.

“Kami menduga Majelis Hakim tidak cermat dalam memutuskan perkara ini. Mengingat alat bukti yang telah kami ajukan dalam persidangan,” ungkap Syarifudin.

Diketahui, berdasarkan data dihimpun oleh BN, PT Mandiri Land Prosperous diduga lakukan pembangunan di beberapa perumahan besar Sidoarjo.

Beberapa perumahannya meliputi, Juanda Residence I,II dan III. Lalu, Green Garden Residence Juanda I dan II. Serta, Damarsi Residence I,II dan III. Tak luput juga sebelumnya lakukan pembangunan diperumahan Green Garden Residence Cemandi meski sudah dijual ke pengembang lain. (Agus)

TNI AL Kini Punya Komandan Satuan Pertahanan Pantai, Dijabat Kolonel

Jakarta, Nusantarabicara   --  TNI AL resmi memiliki komandan satuan pertahanan pantai. Jabatan strategis itu dikukuhkan dalam upacara serah terima dan pelantikan yang dipimpin Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) III Laksamana Muda Uki Prasetia di Jakarta, Rabu (17/12).

Dalam upacara tersebut, Uki melantik Kolonel Laut (P) Ainul Muslimin sebagai Komandan Satuan Pertahanan Pantai (Dansathantai) Kodaeral III. Momentum ini menjadi bagian dari penguatan organisasi sekaligus penataan struktur pertahanan laut di wilayah jajaran TNI AL.

Uki menyampaikan pentingnya sinergitas tanpa batas bagi para pejabat baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ke depan. “Ini merupakan langkah strategis dalam menjaga kedaulatan laut Nusantara,” tegasnya, dikutip dari keterangan Dispen Kodaeral III

Menurutnya, perubahan struktur organisasi melalui sertijab dan pelantikan bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan agar organisasi tetap adaptif terhadap dinamika ancaman dan tantangan yang terus berkembang.

“Sertijab adalah momentum penting untuk memperkuat struktur pertahanan dan memastikan kemajuan organisasi terus melaju, khususnya di wilayah jajaran Kodaeral III,” ujarnya.

Pengukuhan komandan satuan pertahanan pantai ini tidak terlepas dari kebijakan TNI AL dalam memperkuat sistem pertahanan pesisir nasional. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali sebelumnya menjelaskan, pertahanan pantai menjadi kebutuhan strategis seiring perkembangan ancaman dari laut, termasuk potensi serangan amfibi.

Satuan pertahanan pantai ini berada di bawah Kodaeral yang merupakan pengembangan dari Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal), dengan fokus utama pada pertahanan wilayah pesisir.

Ia menjelaskan, fungsi satuan pertahanan pantai pada dasarnya sejalan dengan konsep anti-amfibi, yakni mencegah dan menahan kekuatan lawan sebelum memasuki wilayah daratan. Menurutnya, keunggulan satuan ini terletak pada pemahaman medan dan karakteristik wilayah operasi.

“Jadi, sebenarnya Kogaphantai ini tujuannya sama dengan anti-amfibi karena dia mengetahui situasi medannya secara baik,” jelas Ali di Jakarta, Kamis (24/7) lalu.

Selain itu, Ali juga menyebut pertahanan pantai ke depan akan diperkuat dengan sistem pertahanan pantai (coastal defence) untuk menghalau kekuatan laut lawan secara langsung dari laut. Langkah tersebut diharapkan dapat menahan manuver musuh tanpa harus menunggu ancaman masuk ke wilayah darat. (Agus)

Hercules Terbangkan Kasih! BKAG & TNI AU Hadirkan Harapan ke Aceh yang Terendam Banjir

Aceh Tamiang, Nusantarabicara   —   Di tengah duka banjir yang melanda Aceh Tengah dan Aceh Tamiang, secercah harapan datang dari Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Se-Indonesia. Dengan semangat BKAG Peduli Sesama, mereka menyalurkan bantuan kemanusiaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat terdampak, 17 Desember 2025.

Aksi heroik ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum BKAG, Pdt. Dr. Maruba Sinaga, S.H., M.H., yang menggandeng seluruh Anak Tuhan, Gereja GPdI Oikumene Perjuangan Selambo, serta berbagai organisasi dan mitra pelayanan seperti Organisasi Kristen PESAT, The Living World, KSI, dan Indonesia Pelangi Nusantara (IPN) Wilayah Sumbagut.

Bantuan yang disalurkan bukan sekadar simbolis, melainkan kebutuhan pokok dan perlengkapan dasar yang sangat dibutuhkan. Beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, biskuit, teh, garam — semua tercatat rapi dalam Laporan Penerimaan Barang yang didokumentasikan secara resmi. Penyaluran pun dilakukan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran, berkoordinasi erat dengan pihak setempat di Aceh.

Namun, yang membuat aksi ini semakin istimewa adalah kolaborasi apik dengan TNI Angkatan Udara (AU). Berkat dukungan Marsekal Muda TNI Tiopan Hutapea, Komandan Lanud Soewondo Medan, yang diwakili oleh Bapak Divo Paulinus Silalahi, bantuan sembako dapat diangkut menggunakan pesawat Hercules. Alhasil, pengiriman berjalan aman, cepat, dan tepat sasaran!

Pdt. Dr. Maruba Sinaga dalam pernyataannya menegaskan bahwa gerakan ini murni dilandasi oleh panggilan iman dan tanggung jawab kebangsaan. "Kami hadir bukan untuk melihat perbedaan suku, agama, atau ras. Kami hadir karena kami percaya bahwa seluruh manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Dalam penderitaan saudara-saudara kita di Aceh, kita dipanggil untuk saling menopang, saling menguatkan, dan dipersatukan oleh nilai-nilai Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

 

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa BKAG adalah rumah bersama, yang terbuka bagi seluruh gereja dan elemen masyarakat untuk bergandengan tangan menghadirkan kasih yang nyata, khususnya bagi mereka yang sedang mengalami masa sulit akibat bencana alam.

Program BKAG Peduli Sesama ini adalah bukti nyata peran gereja dan organisasi keagamaan sebagai mitra strategis negara dalam memperkuat solidaritas sosial, memperkokoh persatuan nasional, serta meneguhkan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab.

BKAG pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh donatur, relawan, mitra organisasi, serta pihak-pihak yang telah terlibat dan mengambil bagian dalam aksi kemanusiaan ini. Doa dan harapan dipanjatkan agar masyarakat Aceh yang terdampak diberikan kekuatan, pemulihan, dan pengharapan baru.

Sinergi antara BKAG dan TNI AU ini adalah wujud nyata semangat kemanusiaan, kebangsaan, dan pengabdian kepada rakyat. BKAG meyakini bahwa kolaborasi seperti ini menjadi kekuatan penting dalam menghadirkan pertolongan bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan.

BKAG percaya: Kasih tidak berhenti pada kata-kata, tetapi dinyatakan melalui tindakan nyata bagi sesama.

*/ Sumber Berita: Pdt. Dr. Maruba Sinaga, S.H., M.H. ( Sodikin )

 

ASPEBINDO bersama Satgas Energi BPP HIPMI & Energy Hub menggadakan ENERGY OUTLOOK 2026: "Perkuat Rantai Pasok Energi Nasional, Sinergi Pelaku Usaha dan Negara Jadi Kunci Transisi Energi"

Jakarta, Nusantarabicara  —  Forum Energy Outlook: Strengthening Indonesia’s Energy Supply Chain menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan untuk membahas kesiapan Indonesia menghadapi tantangan sektor energi pada tahun 2026. pada hari Rabu, (17/12/2025) bertempat The  Westin Jakarta West Java Ballroom. Diskusi ini menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pemerintah dan strategi pelaku usaha dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Sekretaris Jenderal ASPEBINDO I Made Nugraha Jaya Wardana disampaikan bahwa ketahanan energi Indonesia tidak terlepas dari peran vital PT PLN (Persero) sebagai penyedia utama energi nasional. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami secara utuh domain dan arah kebijakan pemerintah, baik melalui BUMN maupun anak usaha PLN, agar langkah bisnis yang diambil sejalan dengan target besar negara.

Diskusi juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam rantai pasok energi, mulai dari kesiapan suplai, kompleksitas regulasi, hingga keterbatasan dukungan pembiayaan dari sektor perbankan. Salah satu isu utama adalah tingginya kebutuhan bahan baku dan infrastruktur untuk mendukung transisi energi, sementara kesiapan di sisi hulu dinilai belum sepenuhnya memadai.

I Made Nugraha Jaya Wardana juga menjelaskan dalam  peran strategis Energi Biomassa dalam mendukung target internal maupun eksternal sektor energi. Namun, keterbatasan suplai menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi melalui kolaborasi lintas sektor.

Masalah pembiayaan juga menjadi sorotan utama. Banyak penyedia yang siap menyuplai kebutuhan energi, namun belum mendapatkan dukungan optimal dari perbankan. Padahal, transisi energi membutuhkan investasi besar dan skema pembiayaan yang adaptif agar dapat berjalan berkelanjutan.

Sebagai solusi, forum ini turut menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM. Perwakilan kementerian, Defi, menegaskan bahwa dukungan pendanaan pada dasarnya sudah tersedia, namun masih diperlukan penguatan pada sisi kesiapan dan kapasitas pelaku usaha. Ibarat memiliki banyak pintu peluang, namun belum semua pelaku usaha mengetahui jalur yang tepat untuk mengaksesnya.

Melalui forum Energy Outlook ini, para peserta diharapkan memperoleh guidance yang jelas agar langkah pelaku usaha sejalan dengan arah kebijakan negara. Harapannya, target besar pemerintah di sektor energi dapat tercapai tanpa adanya ketimpangan arah antara kepentingan negara dan strategi dunia usaha.

Kegiatan ini menjadi komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi, menyamakan persepsi, serta membangun ekosistem energi yang tangguh demi mendukung transisi energi Indonesia pada tahun 2026 dan seterusnya. (Ardendi)