.

Nusantara Bicara,   Jakarta   ---    Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah, R. Andika Dwi Prasetya, konsisten menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak kepada masyarakat. Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Zulhairi memimpin jajarannya dalam pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Layanan Inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Rabu (08/05/2024) bertempat di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. 

Kegiatan ini turut dihadiri Para Pimpinan Tinggi Pratama, jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, serta jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM DKI Jakarta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan birokrasi Instansi Pemerintah yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta berkualitas dalam memberikan pelayanan publik. 

Mewakili Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Bagian Hukum, Dedi Afrizal, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya upaya penyebarluasan layanan Kantor Wilayah DKI Jakarta. “Kami mendukung penuh kegiatan ini agar masyarakat kami dapat mengetahui seluruh layanan yang ada di Kantor Wilayah DKI Jakarta,” Pungkas Dedi Afrizal.

Sebagai wujud pelayanan publik kepada masyarakat, salah satu bentuk inovasi pelayanan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta adalah melalui pemasangan banner di seluruh kelurahan sebagai public campaign penyebarluasan informasi. “Nantinya masyarakat melakukan scan barcode dan dapat langsung mengetahui informasi dan prosedur layanan, mengajukan permohonan layanan serta memberikan survei nilai kepuasan terhadap bentuk pelayanan Kanwil,” jelas Zulhairi.

Pelayanan publik lainnya juga diperkenalkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Berlokasi di Mall Pusat Grosir Cililitan (PGC) dan Pasar Pagi Mangga Dua, Si Ki-Be Yanduseri menawarkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat tanpa harus datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. 

Seluruh layanan mulai dari layanan pemasyarakatan, keimigrasian serta layanan hukum terpadu dapat diakses dengan mudah. “Sambil berbelanja bersama keluarga, Kantor Wilayah DKI Jakarta hadir untuk memberikan pelayanan prima kepada pengunjung Mall,” ujar Zulhairi.

Penyerahan simbolis barcode layanan inovasi pun diberikan sebagai langkah awal dan komitmen seluruh jajaran dan stakeholder dalam melaksanakan segala bentuk pelayanan publik. “Selaras dengan resolusi Kemenkumham Tahun 2024, seluruh jajaran saya harap dapat memperkuat sinergi untuk kinerja Kemenkumham yang semakin berdampak bagi masyarakat. Semoga kegiatan ini dapat menjadi upaya dan kontribusi baik kita kepada bangsa dan Negara,” Tutup Zulhairi.(DVD)

Nusantara Bicara,  Jawa Timur   -–   Jasa Raharja menjamin seluruh korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Kereta Api (KA) Pandalungan dengan sebuah minibus di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Selasa (07/05/2024).

Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, menyampaikan bahwa seluruh korban terjamin UU No 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI No.16 Tahun 2017, korban meninggal dunia mendapat santunan sebesar Rp50 juta yang diserahkan kepada ahli waris sah. Sementara untuk korban luka, mendapat jaminan biaya perawatan sebesar maksimal Rp20 juta yang dibayarkan kepada pihak rumah sakit tempat korban dirawat.

Santunan tersebut merupakan bentuk perlindungan dasar sebagai salah satu wujud kehadiran negara terhadap masyarakat melalui peran Jasa Raharja. “Kami turut prihatin dan berduka cita atas musibah ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan, dan seluruh korban yang sedang mendapat perawatan segera disembuhkan seperti sedia kala,” ungkap Dewi.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi sekitar pukul 09.15 WIB itu, bermula saat minibus yang merupakan rombongan Ponpes Sidogiri melaju dari arah selatan ke utara. Saat melintasi perlintasan kereta api, sang sopir diduga kurang memperhatikan datangnya kereta api yang melintas dari arah barat ke timur tujuan Gambir-Jember, sehingga tabrakan tak terhindarkan. Akibat Musibah tersebut, 4 orang meninggal dunia dan 3, orang mengalami luka. 

Seluruh korban kini sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. “Petugas kami telah berkoordinasi dengan Kepolisian/Instansi berwenang untuk penerbitan Laporan Polisi/laporan kecelakaan. Untuk percepatan pelayanan dan penyerahan santunan, kami juga telah melakukan kunjungan ke TKP dan mendatangi rumah sakit guna melakukan kelengkapan data korban,” ujar Dewi.

Jasa Raharja mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para pengguna jalan raya agar senantiasa waspada dan berhati-hati saat melintasi perlintasan kereta api, terlebih jika perlintasan yang belum terdapat palang pintu otomatis. “Utamakan

keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas untuk keselamatan bersama,” imbuh Dirops.(Agus)

Nusantara Bicara,   Makassar   ---    TNI Angkatan Udara mendirikan Pos Komando (Posko) Satuan Tugas Udara (Satgasud), bertempat di Posko Induk Tanggap Darurat Bencana yang di pusatkan di Lapangan Andi Djemma, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (8/5/2024).

Didirikannya Posko Satgasud tersebut bertujuan untuk  mengatur dan mengendalikan seluruh jadwal rencana penerbangan pesawat helikopter mulai dari waktu penerbangan, rute dan area penerbangan,  ketinggian serta muatan yang diangkut. Pengaturan dan pengendalian jadwal penerbangan sangat penting karena berhubungan dengan keselamatan penerbangan untuk pesawat helikopter digunakan mengevakuasi dan mendistribusikan bantuan korban bencana banjir dan tanah longsor di beberapa desa yang masih terisolir di Kecamatan Latimojong.

Saat ini sebanyak tiga helikopter yang digunakan dalam membantu proses evakuasi dan distribusi bantuan korban banjir dan tanah longsor. Tiga helikopter yang digunakan dalam membantu misi  kemanusiaan di Kabupaten Luwu yaitu, Helikopter Caracal H-225M TNI AU, Helikopter AW 162 dari Kepolisian dan Helikopter Bell 412 dari BNPB.

Hingga hari keenam bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu, helikopter TNI AU, Kepolisian dan BNPB berhasil mengevakuasi sebanyak 278 warga. Prioritas evakuasi melalui jalur udara adalah warga terisolir dan membutuhkan pertolongan medis seperti lansia, anak-anak dan warga yang sakit.(PS)

Nusantara Bicara,  Palembang  ---    Palembang dengan segala kekhasannya memiliki banyak sekali kearifan lokal. Sebagai contoh, dahulu kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang memiliki kekuasaan hingga Madagaskar, jauh lebih besar dari Nusantara.

“Hal ini menggambarkan bahwa inklusivisme disemai dari Sumatra Selatan (Sumsel), lebih spesifiknya dari Palembang. Kearifan lokal banyak datang dari sini,” ujar Kepala Badan Litbang dan Diklat Suyitno saat menjelaskan alasan terpilihnya Universitas Sriwijaya (Unsri) sebagai tujuan Moderasi Beragama Goes to Campus.

Oleh karena itu, warga Sumsel harus bangga karena memiliki kehidupan yang heterogen tetapi tetap rukun. “Hampir setiap suku bangsa ada di Sumsel, bahkan terdapat sekitar 40 bahasa daerah yang dituturkan,” ungkapnya di Palembang, Rabu (8/5/2024).

Lebih lanjut, Kaban mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa menjadi bangsa yang besar tanpa anasir-anasir suku, bangsa, bahasa, dan budaya. Dari kompenen tersebut, budaya memiliki peran paling penting.

Mengutip ahli antropologi dan budaya Koentjaraningrat, bahwa salah satu sistem budaya, berasal dari sisi ekonomi. Maka ekonomi lokal memiliki peran penting dalam penetrasi suatu budaya.

Menurut Suyitno, bicara Palembang, maka bicara soal pempek sebagai kearifan lokal dalam bentuk industri makanan. Penganan ini dikenal luas, bahkan hingga mancanegara yang menjadi bagian dari ekonomi lokal.

“Pempek menjadi investasi ekonomi dunia yang akan memberikan dampak serius jika dibuat internasional. From local to global, dengan bentuk local food tetapi bisa menjadi makanan internasional,” ujarnya dalam acara yang mengusung tema ‘Kearifan Budaya Lokal Perkuat Perekonomian Umat’ ini.

Untuk mewujudkan hal tersebut, tuturnya, instrumen moderasi beragama bisa menjembatani. Karena di antara ekosistem moderasi beragama, salah satunya bicara soal ekonomi.

“Kita bisa mengangkat beberapa potensi kearifan lokal, terutama dikontekstualisasi dengan persoalan ekonomi. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi zakat yang besar,” katanya.

“Kedua hal itu bisa dianggap sebagai sebuah potensi untuk pemberdayaan ekonomi umat. Maka Baznas perlu menjadi pendamping untuk memperkuat pergerakan ekonomi tersebut,” tandasnya.

Kampus Pertama di Luar Pulau Jawa

Dekan FISIP Universitas Sriwijaya AlFitri mengapresiasi kerja sama antara Badan Litbang dan Diklat Kemenag dengan Unsri. Kampus tersebut menjadi lokasi pertama Moderasi Beragama Goes Campus di luar Pulau Jawa.

“Kami bangga menjadi kampus pertama di luar Jawa yang menjadi tujuan Moderasi Beragama Goes to Campus. Moderasi beragama membantu dalam membentuk keragaman dalam keharmonisan,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut ditampilkan prasasti Talang Tuo yang mengajarkan bahwa beberapa abad yang lalu masyarakat Palembang telah menerapkan prisip keharmonisan di tengah keberagaman.

“Banyak bukti sejarah yang ditinggalkan kerajaan Sriwijaya sebagai simbol kehidupan yang damai di tengah kemajemukan.Terdapat dua prinsip yang membangun hal tersebut, yaitu keluwesan dan keuletan. Keluwesan inilah yang kini dikenal sebagai moderasi beragama,” tuturnya.

Terakhir, AlFitri berharap kerja sama tidak sebatas kegiatan ini saja. “Acara ini menjadi manisfestasi dari kolaborasi antar kementerian, sehingga diharapkan dapat berkelanjutan,” pungkasnya.

Kegiatan diselenggarakan Badan Litbang dan Diklat Kemenag melalui Balai Litbang Agama Jakarta. Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsri Husni Thamrin, Ketua FKUB Prov. Sumsel K.H. Mal’an Abdullah, Dekan FISIP Universitas Sriwijaya El Fitri.(Dewi Indah Ayu)

Nusantara Bicara,  Tangerang   ---   Sebanyak 55 personel bersama Bhayangkari Polsek Neglasari Polres Metro Tangerang Kota Polda Metro Jaya menandatangani Surat Pernyataan Bebas Narkoba.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek AKP Dikie Wahyudi tersebut berlokasi di halaman Mapolsek Neglasari, Kota Tangerang, Banten pada Selasa (7/5) pagi.

AKP Dikie mengatakan, kegiatan tersebut merupakan atensi dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dan Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho.

"Hari ini kita melaksanakan penandatanganan Surat Pernyataan Bebas Narkoba, tolong ibu-ibu Bhayangkari jaga suaminya agar terhindar dari narkoba," pesan Dikie saat memimpin apel kegiatan tersebut.

Lebih jauh, Dikie pun berpesan kepada seluruh jajarannya untuk memedomani Surat Pernyataan Bebas Narkoba tersebut serta tidak menganggap bahwa kegiatan tersebut hanya seremonial saja.

Selain itu, Dikie juga menegaskan jika ada anggota yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba tentu akan diproses secara pidana maupun secara kedinasan.

Dengan demikian, lanjut Dikie, bagi anggota Polsek Neglasari jangan coba-coba untuk memakai narkoba yang dapat merugikan diri sendiri, kedinasan dan keluarga.

"Saya percaya kepada anggota Neglasari tidak ada yang mengkonsumsi narkoba, namun apabila ada yang menggunakan narkoba (positif) yang bersangkutan siap di-PTDH," tegas Dikie.

Lebih jauh, Dikie pun mengajak seluruh personel untuk meningkatkan kekompakan dan  kewaspadaan serta daya tangkal masyarakat terhadap ancaman bahaya narkoba.

Menurut dia. pencegahan peredaran gelap narkoba harus dilakukan secara bersama yakni mulai dari polisi yang bersih dan tidak terlibat penggunaan narkoba.

Dikie menilai, apabila petugas kepolisian bersih dari barang haram tersebut maka baru bisa mengajak dan mencegah peredaran narkoba di lingkungan masyarakat.

"Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana berat dan harus disadari bersama bahwa pencegahan hanya dapat dilakukan secara bersama-sama," kata Dikie. 

Selain meningkatkan penindakan, proses pencegahan harus dikedepankan dengan melakukan sosialisasi serta merangkul masyarakat melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing.

"Jika semua terlibat dalam pengawasan, maka tidak akan ada ruang bagi pelaku melakukan peredaran narkoba di wilayah ini," pungkas perwira Polri dengan balok emas tiga di pundaknya tersebut.

( SODIKIN )