.

Nubic - Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi menyayangkan pernyataan sikap Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia yang berjudul ‘AJI kecam pengusiran jurnalis dari Papua’. Menurut Aidi, kalimat tersebut terkesan telah terjadi tindakan arogan yang dilakukan oleh Negara dalam hal ini Satuan Tugas (Satgas) Kesehatan TNI di Asmat.

“Faktanya bahwa kami Satgaskes TNI selaku pihak korban yang merasa dirugikan dengan cuitan jurnalis BBC, Rebecca dalam akun twitternya (@rebeccahenscke) lalu melapor ke pihak berwajib dalam hal ini kepolisian,” kata Aidi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/2/2018).

Aidi menjelaskan, mengenai mekanisme dan proses pemeriksaan Rebecca yang harus dibawa ke Timika untuk diserahkan kepada Kantor Imigrasi Tembagapura adalah kewenangan kepolisian. Mengenai pengawalan dari Asmat ke Timika, adalah hal yang wajar karena belum tentu yang bersangkutan tahu lokasi pemeriksaan.

“Dalam perjalanan dari Asmat ke Timika, Rebecca tidak diperlakukan sebagai tawanan yang harus diborgol. Bahkan informasi yang kami terima, Rebecca bersama 2 rekannya yang ikut menemani dari Asmat tidak ditahan oleh pihak Imigrasi, tapi mereka tidur di Hotel Horison Timika,” kata Aidi.

Menurut Aidi, TNI sama sekali tidak pernah mempersoalkan kehadiran jurnalis asing untuk melakukan peliputan di Asmat. Buktinya, kata Aidi, sebelum kedatangan Rebecca bersama dua rekannya, sudah lebih dulu jurnalis dari Aljazeera, Steph Vazzen dan Gianrigo Marletta dari Agence France-Presse (AFP) melakukan liputan kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat.

“Kami sama sekali tidak pernah mempersoalkan tentang kelengkapan administrasi seperti yang disampaikan Ketua Umum AJI Indonesia Abdul Manan dalam rilisnya yang menonjolkan persoalan administrasi,” kata Aidi.

Setelah kasus ini mencuat, Aidi mengaku mendapat laporan sejumlah kejanggalan administrasi dari dokumen yang dimiliki jurnalis BBC itu. Contohnya, kata Aidi, nomor paspor yang terdapat pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: Kep 73499/MEN/P/IMTA/2017 berbeda dengan nomor paspor Rebecca Henschke Alice.

“Nomor paspor dalam IMTA tertulis E4024085, sementara nomor paspor yang bersangkutan PA5190398,” kata Aidi.

Aidi menambahkan, dalam IMTA lokasi kerja Rebecca tidak termasuk Papua dan hanya berlaku di beberapa kota seperti Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Surabaya (Kota), Medan (Kota), Makassar (Kota) yang berlaku dari tanggal 28 Oktober 2017 hingga 27 Oktober 2018. “Terkait masalah administrasi ini kami serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang,” kata Aidi.

Alasan utama melaporkan Rebecca, kata Aidi, karena cuitan di akun twitternya (@rebeccahenscke) sangat berpotensi merusak nama baik kami, institusi TNI dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tengah melakukan kegiatan kemanusiaan di Asmat.

“TNI members buying Papuan birds caught in the jungle” bunyi cuitan Rebecca di akun twitternya dengan melampirkan foto dua prajurit TNI memegang anak burung nuri dan disandingkan dengan box yang berisi induk burung itu, pada Kamis (1/2) pukul 14.23 WIT. Dari pengakuan anggota TNI itu, kata Aidi, ada warga yang menawarkan anak burung saat sedang duduk di teras Hotel Sang Surya Asmat.

“Mereka sedang berbincang dengan warga yang menawarkan anak burung itu, namun entah bagaimana Rebecca secara diam-diam mengambil foto kedua prajurit itu kemudian diunggah melalui akun twitternya yang disandingkan dengan foto box berisi induk burung dan menulis prajurit TNI membeli burung yang ditangkap dari hutan Papua,” kata Aidi.

Cuitan berikutnya “This is the aid coming in for severely malnourished children in papua -instant noodles, super sweet soft drinks and biscuits” isi cuitan Rebecca dengan melampirkan tumpukan barang di pelabuhan Feri Agats, pada Kamis (1/2) pukul 14.25 WIT. Kemudian dilanjutkan dengan cuitan berikutnya “Children in hospital eating chocolate biscuits and that’s it”.

“Perlu kami sampaikan bahwa bantuan yang berasal dari Mabes TNI berupa beras, makanan tambahan, susu, selimut, pakaian, obat-obatan, perabot dapur. Kami tidak memberi bantuan berupa mie instan, coklat, biskuit apalagi soft drink,” kata Aidi menegaskan.

Aidi mengatakan persoalan banyaknya jurnalis asing yang ditolak atau dipulangkan karena mereka masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui aturan yang berlaku. Namun kebanyakan dari mereka lalu mengembangkan opini di luar bahwa Papua tertutup bagi jurnalis asing karena banyak yang ditutupi Pemerintah Indonesia.

“Mengenai aturan, setiap negara berdaulat di seluruh dunia memiliki aturan dalam negaranya yang wajib dipatuhi. Karena melanggar aturan suatu negara sama dengan melanggar kedaulatan negara tersebut,” kata Aidi.

Informasi dari Kantor Imigrasi Tembagapura di Timika bahwa Rebecca telah mengakui kesalahannya dan ia diizinkan untuk melakukan liputan di Asmat asalkan membuat pernyataan tertulis tidak akan mengulang kasus serupa. “Ya terserah Rebecca, apakah mau memanfaatkan kesempatan yang diberikan pihak Imigrasi atau kembali ke Jakarta. Yang jelas informasi dari Kantor Imigrasi bahwa Rebecca tetap diizinkan meliput di Asmat,” kata Aidi.