Nubic Papua-DPRD Mimika sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) tentang Larangan Konflik. Langkah itu merupakan upaya DPRD
Mimika untuk mencegah, minimal dapat menyelesaikan konflik, pertikaian,
perang atau apapun namanya yang kerap terjadi di Kabupaten Mimika.
“Kita akan buatkan Perda Larangan Konflik. Itu kebijakan Pemerintah
dan DPRD agar para pelaku diproses hukum. Itu akan kami lakukan, tidak
boleh lagi ada pertikaian (perang) di Timika ,” tegas Ketua DPRD
Mimika, Elminus B Mom SE kepada wartawan di Graha Eme Neme Yauware,
Senin (19/3).
Menyikapi situasi Kwamki Narama yang sedang dilanda konflik antar
kelompok warga menahun, Elminus yakin masalah itu tetap bisa
diselesaikan. Caranya, sebut Elminus, melalui penegakan hukum
positif dibarengi koordinasi dan negosiasi kepada para pelaku konflik.
“Saya yakin bisa selesai. Saya juga sedang negosiasi tapi butuh
waktu, karena ini manusia yang korban. Kalau langsung-langsung api itu
tidak mungkin akan padam,” kata Elminus.
Konflik kronis yang terjadi di Kwamki Narama telah memakan banyak
korban, mulai dari yang luka akibat sejata tajam (sajam) hingga yang
meninggal dunia. Sektor pendidikan juga ikut jadi korban. Dengan
alasan, kegiatan sekolah anak-anak di Kwamki Narama sempat terhenti.
Banyak pihak menilai, lemahnya penegakan hukum positif atas apa yang
di Kwamki Narama menjadi sebab berlarut-larutnya masalah disana. Hingga
saat ini, belum ada satupun pelaku konflik yang mempertanggungjawabkan
perbuatannya di depan hukum.
Padahal jelas-jelas tindak pidana melukai bahkan menghilangkan nyawa
orang terjadi di Kwamki Narama. Sementara penyelesaian konflik secara
adat terbukti tak lagi manjur. Beberapa kali penyelesaian secara adat
yang menghabiskan miliaran rupiah terbukti tak lagi mampu menghentikan
pertikaian di Kwamki Narama.
Sebagai catatan, pertikaian yang melibatkan kelompok warga di
Kabupaten Mimika tak hanya terjadi di Kwamki Narama. Beberapa catatan
peristiwa, bentrok antar kelompok warga pernah terjadi di pusat Kota
Timika. Kehidupan majemuk ditambah sentimen suku dan asal daerah
seringkali membuat persoalan pribadi melebar jadi urusan kelompok. (bur)
Posting Komentar