.

NUBIC-Kelompok bersenjata Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, mengklaim bertanggung jawab atas pembakaran sekolah dan rumah sakit di Kampung Banti, sekitar areal pertambangan PT Freeport di Tembagapura, Timika, Papua beberaoa hari lalu. Bahkan, OPM mengancam akan terus melancarkan serangan terhadap fasilitas dan kepentingan Indonesia.

Kepala Staf Komando Daerah Pertahanan (KASDAP) KODAP III TPN OPM Kali Kopi Freeport Hengki Wanmang mengatakan, pembakaran terhadap gedung sekolah dan Rumah Sakit karena fasilitas tersebut adalah kepentingan Indonesia.

“Kami bertanggung jawab, kami yang bakar gedung sekolah dan rumah sakit," kata Hengki melalui pesan elektroniknya Rabu 4 April 2018.

Ia melanjutkan, pihaknya akan terus melancarkan serangan terhadap fasilitas milik Indonesia. “Kami akan terus menyerang,” tegasnya.

Pembakaran itu terjadi pada 24 Maret lalu di Banti II Tembagapura Papua. “Freeport membiayai militer Indonesia untuk akses masuk ke Banti melalui pendekatan dengan pihak sekolah dan rumah sakit, dan tindakan pembakaran itu bentuk penolakan kami,” tandasnya.

Bentuk Penolakan

Pembakaran rumah sakit dan gedung sekolah dianggap sebagai bentuk penolakan atas kehadiran militer Indonesia di Banti, dan juga aktifitas pemerintah kampung ataupun kegiatan dinas dari sistem pemerintah Indonesia di wilayah Tembagapura Papua.

“Kegiatan sekolah dan rumah sakit bagian dari system colonial Indonesia di Desa Banti, kami OPM menolaknya,  dan OPM telah menduduki Desa Banti saat ini,” klaim Hengki.

Hengki juga menilai bahwa rumah sakit ibarat perbengkelan, karena bukan menyembuhkan malah tambah sakit dan meninggal sehingga tidak layak bagi masyarakat Papua, tidak hanya di Banti tetapi hampir seluruh Papua tentu sama. 

Selain itu, ia menyatakan telah menyurati kepada pihak manajemen perusahaan PT Freeport bahwa TPN OPM akan memaksa menutup seluruh aktivitas perusahaan, dan jika masih berjalan terus, maka penembakan dan pembakaran fasilitas akan terus dilancarkan sampai PT Freeport di Tembagapura ditutup. 

Sementara itu, Juru Bicara OPM, Sebby Sambom yang juga bertindak sebagai Diplomat TPNPB di luar negeri, mengatakan seluruh kegiatan Indonesia di Papua harus dihentikan.

"Gedung-gedung apa saja milik dinas pemerintah Indonesia itu harus dimusnakan, memang itu yang sudah diatur dalam prinsip perang TPNPB, itu namanya perang pembebasan bentuk perang dalam aturan perang Internasional, jadi lawan sampai Papua merdeka", ujarnya melalui pesan elektronik, Rabu 4 April. (ren/viva.co.id)