NUBIC, Jayapura - Kapolres Jayapura Kota, AKBP Gustav R. Urbinas mengadakan jumpa pers bersama Dandim 1701/Jayapura Letkol Inf Nova I. dan pemerhati HAM Papua, Frits Ramandey yang bertempat di Mapolres Kota Jayapura, Rabu (04/04).
Konferensi pers tersebut diadakan untuk membahas terkait kegiatan penggeledahan, pembongkaran panggong orasi dan penangkapan terhadap simpatisan KNPB di Rusunawa yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI-POLRI.
Pembongkaran tersebut bertujuan dalam rangka mencegah dilaksanakannya kegiatan Deklarasi Panitia Persiapan Kemerdekaan Negara Republik West Papua di Kampwolker, Perumnas 3 Waena, Distrik Heram yang diikuti oleh 30 orang awak media massa.
Kapolres Jayapura menjelaskan, penggeledahan itu dilakukab dengan maksud pengembangan kasus curanmor yang terjadi di Jayapura.
"Penggeledahan itu kami laksanakan bertujuan pada pengembangan kasus curanmor yabg terjadi di Jayapura dan didapatkan ada 36 unit kendaraan roda dua yang merupakan hasil kejahatan," jelas Kapolres.
Tim penggeledah juga menemukan 2 amunisi aktif, senjata panjang dan dua amunisi tidak aktif serta 159 laptop yang dicurigai merupakan hasil kejahatan.
"Dari barang bukti tadi, kami juga mengamankan 45 orang yang saat ini masih diperiksa Polsek Abepura terkait kepemilikan laptop sedangkan 43 orang lainnya sekarang ditahan di Polres Jayapura Kota terkait dugaan kasus curanmor, kepemilikan amunisi dan rencana aktivitas seruan deklarasi panitia persiapan kemerdekaan negara west papua,"ujarnya.
Pihak kepolisian juga mengamankan 1 buah bendera Bintang Kejora ukuran 50x1 cm, bendera KNPB, umbul-umbul dan beberapa atribut lain.
"Pihak kami sudah mendatangi tempat pelaksanaan kegiatan di lapangan Kali Kampwolker dan menghimbau agar tidak melaksanakan kegiatan itu dan panitia persiapan sudah menyatakan untuk membongkar tempat pelaksanaan kegiatan baik panggung ataupun atribut acara lain," terang Kapolres.
Terkait adanya Sekjen KNPB yang diamankan, pihak kepolisian membenarkan informasi tersebut, menurutnya Sekjen KNPB ditahan bersama 5 orang dari luar Jayapura yang berada di salah satu unit Asrama Rusunawa.
"Kami sudah maksimalkan untuk penggeledahan ini dan tetap kami monitor untuk kegiatan pada tanggal 5 April 2018, jika masih dilakukan, kami akan melakukan penangkapan," tegasnya.
Adapun penyampaian dari Dandim 1701/Jayapura bahwa, memang situasi berkembang hanya selebaran saja namun adanya komitmen bahwa negara ini berdasarkan hukum dan adanya kesalahan prosedur terkait perizinan dan penyimpangan materi sehingga aparat keamanan melakukan antisipatif namun tetap mengedepankan kemanusiaan dan jika ada kesalahan prosedur tetap dilakukan penindakan secara hukum.
"Kita TNI dalam hal ini Kodim 1701/Jayapura sesuai dengan permibtaan Polres Jayapura Kota melakukan perbantuan kekuatan personel dan kita akan mengupayakan memberikan rasa aman dan itu memang keinginan masyarakat kota Jayapura yang tidak menghendaki adanya kegiatan tersebut sehingga kami menjadi lawan bagi mereka yang berseberangan dan itu sudah menjadi resiki kami," tegas Dandim.
Pemerhati HAM Papua, Frits Ramandey memberikan apresiasi yang besar kepada pihak keamanan terkait upaya yang telah dilakukan.
"Saya juga telah memastikan yang ditahan agar diperlakukan secara baik, yang terpenti g adalah siapa aktor dari kegiatan pada hari Kamis (05/04) itu siapa juga harus dibongkar," tuturnya.
Perlu diketahui bahwa Asrama Rusunawa Uncen memang selama ini banyak laporan masyarakat yang menginginkan adanya penggeledahan terkait kependudukan dan kemahasiswaan serta fungsi dari asrama tersebut karena masyarakat merasa resah.
Konferensi pers tersebut diadakan untuk membahas terkait kegiatan penggeledahan, pembongkaran panggong orasi dan penangkapan terhadap simpatisan KNPB di Rusunawa yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI-POLRI.
Pembongkaran tersebut bertujuan dalam rangka mencegah dilaksanakannya kegiatan Deklarasi Panitia Persiapan Kemerdekaan Negara Republik West Papua di Kampwolker, Perumnas 3 Waena, Distrik Heram yang diikuti oleh 30 orang awak media massa.
Kapolres Jayapura menjelaskan, penggeledahan itu dilakukab dengan maksud pengembangan kasus curanmor yang terjadi di Jayapura.
"Penggeledahan itu kami laksanakan bertujuan pada pengembangan kasus curanmor yabg terjadi di Jayapura dan didapatkan ada 36 unit kendaraan roda dua yang merupakan hasil kejahatan," jelas Kapolres.
Tim penggeledah juga menemukan 2 amunisi aktif, senjata panjang dan dua amunisi tidak aktif serta 159 laptop yang dicurigai merupakan hasil kejahatan.
"Dari barang bukti tadi, kami juga mengamankan 45 orang yang saat ini masih diperiksa Polsek Abepura terkait kepemilikan laptop sedangkan 43 orang lainnya sekarang ditahan di Polres Jayapura Kota terkait dugaan kasus curanmor, kepemilikan amunisi dan rencana aktivitas seruan deklarasi panitia persiapan kemerdekaan negara west papua,"ujarnya.
Pihak kepolisian juga mengamankan 1 buah bendera Bintang Kejora ukuran 50x1 cm, bendera KNPB, umbul-umbul dan beberapa atribut lain.
 |
| ilustrasi mengamankan bendera |
"Pihak kami sudah mendatangi tempat pelaksanaan kegiatan di lapangan Kali Kampwolker dan menghimbau agar tidak melaksanakan kegiatan itu dan panitia persiapan sudah menyatakan untuk membongkar tempat pelaksanaan kegiatan baik panggung ataupun atribut acara lain," terang Kapolres.
Terkait adanya Sekjen KNPB yang diamankan, pihak kepolisian membenarkan informasi tersebut, menurutnya Sekjen KNPB ditahan bersama 5 orang dari luar Jayapura yang berada di salah satu unit Asrama Rusunawa.
"Kami sudah maksimalkan untuk penggeledahan ini dan tetap kami monitor untuk kegiatan pada tanggal 5 April 2018, jika masih dilakukan, kami akan melakukan penangkapan," tegasnya.
Adapun penyampaian dari Dandim 1701/Jayapura bahwa, memang situasi berkembang hanya selebaran saja namun adanya komitmen bahwa negara ini berdasarkan hukum dan adanya kesalahan prosedur terkait perizinan dan penyimpangan materi sehingga aparat keamanan melakukan antisipatif namun tetap mengedepankan kemanusiaan dan jika ada kesalahan prosedur tetap dilakukan penindakan secara hukum.
"Kita TNI dalam hal ini Kodim 1701/Jayapura sesuai dengan permibtaan Polres Jayapura Kota melakukan perbantuan kekuatan personel dan kita akan mengupayakan memberikan rasa aman dan itu memang keinginan masyarakat kota Jayapura yang tidak menghendaki adanya kegiatan tersebut sehingga kami menjadi lawan bagi mereka yang berseberangan dan itu sudah menjadi resiki kami," tegas Dandim.
Pemerhati HAM Papua, Frits Ramandey memberikan apresiasi yang besar kepada pihak keamanan terkait upaya yang telah dilakukan.
"Saya juga telah memastikan yang ditahan agar diperlakukan secara baik, yang terpenti g adalah siapa aktor dari kegiatan pada hari Kamis (05/04) itu siapa juga harus dibongkar," tuturnya.
Perlu diketahui bahwa Asrama Rusunawa Uncen memang selama ini banyak laporan masyarakat yang menginginkan adanya penggeledahan terkait kependudukan dan kemahasiswaan serta fungsi dari asrama tersebut karena masyarakat merasa resah.
Posting Komentar