Dalam konferensi pers tersebut, Kapendam menjelaskan tentang kondisi dan situasi terkini yang terjadi di beberapa kampung di Tembagapura yang menjadi lokasi penyanderaan. Beliau menjelaskan bahwa keenam kampung yang ada di Distrik Tembagapura telah dikuasai dan diamankan oleh anggota TNI-Polri serta mencari informasi untuk melakukan pengejaran.
"Saat ini ada 6 kampung yang diamankan oleh anggota TNI-Polri dimana anggota tersebut sedang mencari informasi untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok KKSB, tetapi terdapat 1 kampung yang belum dapat diamankan," tuturnya.
Kampung ini bernama kampung Arwanop dimana waktu perjalanan menuju kampung berkisar antara 1 sampai 2 hari. Menurut informasi yang didapatkan bahwa kelompok KKSB ada di kampung tersebut.
Pada kesempatan itu juga, Kapendam menanggapi pernyataan yang dilontarkan oleh pembicara KKSB yaitu Hendrikus Uamang dimana Sdr. Hendrik mengatakan, rumah warga yang dibakar disana adalah ulah dari TNI-Polri dan bukan dari KKSB.
"Sesuai fakta di lapangan, sejak tanggal 24 Maret pihak KKSB membakar rumah sakit Banti, Gedung SF, SLTP dan membakar rumah orang tua dari Bapak Bupati dan pada tanggal 31 Maret mereka juga membakar rumah warga dan 1 Maret melakukan penembakan yang mengakibatkan 1 anggota TNI gugur atas nama Praka (anm) Vicky," jelas Kapendam.
Dari data yang telah dikumpulkan, ada 17 rumah warga yang dibakar oleh KKSB sebelum TNI tiba di TKP.
"Jadi sangat tidak logis bila TNI yabg melakukan pembakaran," tegas Kapendam.
Setelah masyarakat mengetahui anggota TNI masuk ke TKP, warga mengibarkan dan membawa bendera merah putih yang menandakan bahwa mereka adalah masyarakat kampung dan bukan KKSB.
"Sedangkan kelompo KKSB melarikan diri ke arah gunung dan hutan dan itu yang dikejar oleh anggota TNI," jelasnya.
Kedua, Sdr Hendrikus menyampaikan anak kecil yang ada di dalam rumah dibakar oleh TNI menggonakan roket. Tetapi Kapendam menegaskan bahwa anggota TNI dalam operasi tersebut tidak menggunakan senjata roket dan senjata bantuan lainnya seperti yang disebutkan.
"Faktanya, TNI tidak menggunaka roket, TNI hanya menggunakan senapan panjang dan itu hanya 1 jenis saja yaitu SS1 dan faktanya pada tanggal 2 Maret dini hari sekelompok KKSB berusaha membakar sebuah rumah namun berhasil diusir oleh TNI dengan tembakan sehingga mereka melarikan diri. Saat TNI yang melakukan pengejaran sampai ke rumah tersebut terdengar suara bayi di dalam rumah. TNI menghentikan pengejaran, bayi dibungkus dengan selimut kemudian digendong turun ke kampung dan diserahkan kepada kepala desa a.n Bapak Yohanes Jamang disaksikan oleh seluruh masyarakat," jelasnya kembali.
Ketiga, Sdr. Hendrikus mengatakan, semua akses telah ditutup oleh Pemerintah dan TNI. Tetapi sesuai fakta lll, pertama, pasca kejadian penyanderaan 1.300 orang, pada bula November tahun lalu warga pendatang yang selama ini menjalankan roda ekonomi dan kehidupan sosial telah mengungsi dan tidak ada yang kembali sehingga perekonomian kehidupan sosial lumpuh total.
Kedua, justru jalan logistik yang menuju kampung diputus oleh KKSB dengan alat berat dimana operator alat berat yang di sandera diancam untuk melakukan pemutusan jalan tersebut. Titik jalan yang diputus antara lain jalan ke kampung Utikini, Longsoran, Kimbely, Banti dan akses jalan yang menghubungkan antara kampung 1 dan kampung lainnya.
Keempat, Sdr. Hendrikus menyampaikan saat ini ada 1.00p warga lebih mengungsi ke hutan.
Kapendam membeberkan informasi yang didapat dari kepala kampung bahwa ada 1.059 warga yang terdiri dari kampung Banti 1 dan Banti 2 dan Opitawak mereka berkumpul di area pertanian berjumlah 594 orang. Diantaranya laki-laki dewasa 150 orang, wanita dewasa 250 orang dan anak-anak 194 orang.
Sedangkan di kampung Kimbely terpusat di sekitar gereja masyarakat dewasa dan anak-anak sebanyak 465 orang.
"Saat ini mereka semua terbatas masalah logistik, tetapi kita bersyukur hari ini Pemda akan menyalurkan bahan makanan kepada masyarakat kampung," tutur Kapendam.
Fakta lain dari informasi yang diterima, terdapat 75 orang yang mengungsi ke kampung Arwanop karena sebagian rumah mereka sudah dibakar oleh KKSB, jadi mereka mengungsi bukan ke hutan dan jumlahnya bukan 1.000 orang.
Kelima, Sdr. Hendrikus menyampaikan, tolong pemerintah dan TNI berhenti membohongi masyarakat.
Kapendam menegaskan kepada seluruh awak media dan kepada masyarakat, untuk membuktikab yang mana yang benar.
"Saya mengundang Bpk. Hendrikus untuj besrsama-sama menuju TKP dan saya akan menjamin keamanannya, kita juga mengundang media, siapa yang berkata benar dan siapa yang berkata bohong dan kita bisa menginvestigasi bersama," tantang Kapendam.
Keenam, Sdr. Hendrikus mengatakan bahwa TNI menyerang pada sasaran yang salah.
Dari awal Kapendam menyampaikan bahwa masyarakat sebelumnya mengibarkan bendera merah putih sehingga TNI tahu mana yang kelompok KKSB dan yang mana masyarakat.
"Untuk korban MD karena tembak dan luka-luka itu pada saat kejadian, mereka berada di dalam kelompo KKSB dan terpisah dari masyarakat yang lain dan kami tidaj tahu apakah itu memang kelompk KKSB atau masyarakat sipil yang dijadikan tameng," jelasnya.
Terakhir, Sdr. Hendrikus mengatakan, pokok permasalahan ini adalah dari PT.Freeport.
Kapendam menjelaskan, pokok permasalahan bukan karena adanya PT.Freeport, melainkan dari adanya sekelompok orang yang mengangkat senjata secara ilegal.
"Sehingga pembangunan terlambat, masyarakat tersakiti, hak masyarakat dirampas karena adanya sekelompok orang yang dengan egonya mempertahankan dirinya dengan mengangkat senjata secata ilegal," tegasnya.
Tindakan TNI-Polri kedepannya adalah mengamankan kampung-kampung tersebut, melaksanakan TMMD, membantu memajukan pendidikan, membantu pelayanan kesehatan agar masyarakat disana merasa aman dari kelompok KKSB serta menghimbau kepada saudara-saudara yang berseberangan dan berbeda haluan agar dengan penuh kesadaran mau bergabung kembali dengan NKRI.
" Hakekatnya kita semua bersaudara, bukan musuh. Mari kita bersama bahu membahu membangun Bangsa dan Negara dalam bingkai NKRI guna menyongsong masa depan ratusan anak-anak putus sekolah akibat konflik ini," ajak Kapendam.
Aparat keamanan akan menjamin keamanan dan bebas proses hukum apabila mereka yang ingin menyerahkan diri menyatakan kesetiaan kepada NKRI, menyerahkan senjatanya secara baik-baik. Namun apabila mereka tetap mempertahankan egonya dengan melaksanakan perlawanan terhadap negara yang sah dan berdaulat maka aparat keamanan akan menindak tegas.
"Mari bersama-sama hidup berdampingan, bergandengan tangan membangun bangsa dan negara, memajukan generasi muda untuk membangun negeri menyongsong masa depan lebih cerah," himbau Kapendam.
Posting Komentar