.

NUBIC,.JAKARTA,.Politisasi SARA merupakan suatu penyakit yang selalu berulang manakala terjadi kontestasi kekuasaan di Indonesia, di masa lalu sejumlah konflik dengan latar belakang SARA, timbul di berbagai wilayah. Konflik Ambon , Poso, Sampit dan kerusuhan pada bulan Mei 1998 yang menyerang etnis Tionghoa memunculkan keprihatinan mendalam tentang berbahayanya politisasi SARA bagi persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

 

Terkait dengan hal itu Jaringan Muda Muslim Jayakarta mengadakan Diskusi Publik dengan Tema "Pemilu Tanpa SARA, Demokrasi 2019 tanpa Caci Maki" dengan menghadirkan pembicara antara lain. Viktus Murin (Wakil Sekjen DPP Partai Golkar),  Eddy Soeparno (Sekjen DPP PAN), Arif Susanto ( Ketua TPS) dan Boni Hargens (Pengamat politik) bertempat di UP2YU Resto and Cafe, Cikini, Jakarta Pusat (12/5).

 

Kenyataan Pluralitas Bangsa Indonesia yang sudah di persatukan dan menjadi satu kesatuan dalam sebuah deklarasi pemuda, kesadaran ini  terjadi sebelum awal kemerdekaan. Berkat Persatuan inilah banyak orang berpendapat, Indonesia mampu menuju kemerdekaannya.

 

Namun kesadaran mengenai Pluralitas ini tampak mulai tergerus beberapa tahun terakhir, setiap kelompok mulai gemar menonjolkan identitasnya masing-masing dan mementingkan kelompoknya serta menomor duakan kepentingan Bangsa. Padahal kelompoknya merupakan bagian dari satu kesatuan bangsa yang penuh dengan perbedaan dan pluralitas yang harus dihormati dan dirangkul keberadaannya sebagai bagian dari janji dan sumpah para pemuda.

 

Arif Susanto seorang analis politik exposit strategic, salah seorang anggota koalisi tolak politisasi SARA menyebutkan, politisasi SARA biasanya disampaikan melalui agitasi, propaganda, dan bentuk-bentuk lain seruan politik yang cenderung membelah masyarakat dalam dua kelompok berlawanan.

 

Politisasi SARA biasanya rentan terjadi dalam suatu masyarakat dengan ketimpangan ekonomi, keterpinggiran, dan bentuk-bentuk lain ketidak-adilan sosial yang berpadu dengan kurangnya literasi politik dan literasi media.

 

Arif juga mengungkapkan bahwa politisasi SARA mengekspresikan politik kotor yang dapat menurunkan legitimasi hasil pemilu dan kualitas demokrasi. Oleh karenanya, dibutuhkan pengembangan literasi politik dan literasi media juga pemenuhan keadilan sosial. Selain itu, dibutuhkan politik dialogis yang mempertarungkan gagasan politik secara kritis. (P. Siregar)