.

NUBIC,.BALI,.Bahas pelaksanaan Annual Metting IMF WB 2018 yang akan dilaksanakan di Nusa dua Minggu depan,kegiatan ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan dewan Gubernur IMF dan Word Bank,INFID menggelar konfrensi pers di warung KUBU KOPI jalan Hayamwuruk no 111.sabtu,.16/10).

Menyikapi penyelenggaraan event besar ini beberapa Civil Society Organization (CSOs) Indonesia dan Global, berinisiatif menggelar  The people’s Summit On Alternative Development yang akan diselenggarakan tanggal 08-09 Oktober 2018 di sanur, Bali.

Hamong Santono dari INFID yang sekaligus kordinator  Acara People`s Summit menyatakan bahwa gagasan besar People`s summit ini adalah menurut ankuntabilitas lembaga keuangan internasional khususnya bank dunia dan IMF, kedua lembaga tersebut memiliki sejarah Panjang dalam proses pembangunan indonesia, Hutang yang diberikan oleh bank dunia seringkali berdampak negatif  bagi masyarakat dan lingkungan, namun tidak ada penyelesaian yang bermakana  untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Diana Gultom dari Debt Watch indonesia menyatakan bahwa “Selama hampir 50 tahun WB IMF beroperasi di indonesia belum pernah terjadi proses yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan”

Suriadi Darmoko dari WALHI Bali menambahkan bahwa agenda internasiona dibali ini memberikan dampak negatif paling tidak terhadap dua hal “ pertama yaitu tindakan Represif berupa penghancuran baliho baliho tolak Reklamasi teluk benoa, batalkan Perpres no 51 Tahun 2014, ini  tidak hanya terjadi dijalan jalan protokol tetapi bahkab di jalan jalan desa yang tidak dilalui oleh delegasi IMF, 

Kedua, pertemuan internasional yang dilaksankan sering kali dijadikan kedok untuk percepatan proyek yang terindikasi melanggar aturan”. Kata Moko.

Sementara Andi Mutaqqin dari ELSAM, menyatakan bahwa WB akan menerapkan kebijakan perlindungan (Safe Guard) yang sudaha efektif 1 oktober ini bersama ESF (Enviramental Social Framework). 

Kebijakan Baru ini berpotensi untuk menimbulkan praktik pelanggaran Ham dan kerusakan lingkungan, karena kebijakan utang dan konsekuensi proyek akan mengikuti hukum nasional yang standarnya belum cukup memberikan perlindungan terhadap masyarakat terdampak dan lingkungan hidup, berkali kali menuai kritik, tak membuat WB mundur dari rencana menerapkan sistem baru ini “ Bagaimana jika standar hukum nasionalnya jauh dibawah standar safe guard bank dunia Tanya andi.