Nubic,.Jakarta,.Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) menggelar diskusi dengan tema ” Peran Mileneal dan Media Sosial Dalam Pengawasan Pemilu 2019″ di hadiri Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri di Voltaire Coffie Jakarta, Rabu (14/11/18).
Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri memaparkan mengajak lembaga pengawas yang terakreditasi dan ormas ormas untuk mengawasi Pemilu DKI Jakarta. Bawaslu DKI Jakarta sudah melakukan pengawasan dan pemutakhiran data pemilih. Sampai saat ini belum ada data pemilih tetap dan masih proses.
Jufri menambahka sudah 10.000 alat peraga kampante (APK) sudah kami turunkan karena dipasang ditempat yang dilarang. Selama masa kampanye kami sudah menindak lanjuti laporan temuan. Dan di jakarta utara ada pelanggaran pemilu yang masuk persidangan. Di Jakarta Barat ada pelanggaran kampanye. Di Jakarta Tiimur juga ditemukan pelanggaran pemilu. Masa kampanye banyak pelanggaran. Pelanggaran administrasi juga sudah ribuan. Kita harapkan bulan- bulan kedepan berkurang pelanggaran.
Bawaslu masih membuka untuk lembaga pemantau tapi harus memenuhi syarat. Daftar pemilu jakarta kami tunda. Kami juga mengundang lembaga pemantau dan ormas nantinya kami membuka untuk tenaga pebgawas. Umur minimal 25 tahun. Dibutuhkan 28.000 pengawas untuk sosialisasi. Kami membuka sms untuk laporan dugaan pelanggaran.
Mencegah politik uang, politisasi sara dan penyampaian hoax /ujaran kebencian.Menolak aparatus sipil negara dalam kegiatan kampanye. Pelibatan anak anak dalam kampanye dan sekolah sekolah. Doktrin terhadap siswa dan kami lakukan penelusuran. Ini semua kami tolak. Mengajak semua waega berpartisipasidalam pengawasan pemilu pungkas Jufri(PS).
Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri memaparkan mengajak lembaga pengawas yang terakreditasi dan ormas ormas untuk mengawasi Pemilu DKI Jakarta. Bawaslu DKI Jakarta sudah melakukan pengawasan dan pemutakhiran data pemilih. Sampai saat ini belum ada data pemilih tetap dan masih proses.
Jufri menambahka sudah 10.000 alat peraga kampante (APK) sudah kami turunkan karena dipasang ditempat yang dilarang. Selama masa kampanye kami sudah menindak lanjuti laporan temuan. Dan di jakarta utara ada pelanggaran pemilu yang masuk persidangan. Di Jakarta Barat ada pelanggaran kampanye. Di Jakarta Tiimur juga ditemukan pelanggaran pemilu. Masa kampanye banyak pelanggaran. Pelanggaran administrasi juga sudah ribuan. Kita harapkan bulan- bulan kedepan berkurang pelanggaran.
Bawaslu masih membuka untuk lembaga pemantau tapi harus memenuhi syarat. Daftar pemilu jakarta kami tunda. Kami juga mengundang lembaga pemantau dan ormas nantinya kami membuka untuk tenaga pebgawas. Umur minimal 25 tahun. Dibutuhkan 28.000 pengawas untuk sosialisasi. Kami membuka sms untuk laporan dugaan pelanggaran.
Mencegah politik uang, politisasi sara dan penyampaian hoax /ujaran kebencian.Menolak aparatus sipil negara dalam kegiatan kampanye. Pelibatan anak anak dalam kampanye dan sekolah sekolah. Doktrin terhadap siswa dan kami lakukan penelusuran. Ini semua kami tolak. Mengajak semua waega berpartisipasidalam pengawasan pemilu pungkas Jufri(PS).
Posting Komentar