NUBIC, Pontianak - Danlantamal XII Pontianak Laksamana Pertama TNI Gregorius Agung W.D., M.Tr (Han) yang diwakili oleh Kepala Akuntansi Lantamal XII Pontianak Letkol Laut (S) Agus Sriyanto, S.E., menghadiri Rapat Koordinasi dalam rangka Persiapan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2018 bertempat di Aula Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat, Jalan K.S Tubun No. 36 Pontianak, Senin (4/3).
Rapat Koordinasi yang dilaksanakan merupakan agenda tahunan sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2018 serta dalam rangka mendukung peningkatan kinerja, kualitas pelaksanaan anggaran pada kementrian negara/lembaga serta optimalisasi peran belanja pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2019, dengan mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor : S-66/MK.05/2019 tanggal 22 Januari 2019 dan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : ND-103/PB/2019 tanggal 1 Februari 2019 mengenai langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2019.
Adapun agenda yang dibahas dalam rapat antara lain mengenai koordinasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2019, sosialisasi tentang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan penyerahan piagam penghargaan kepada satker berkinerja terbaik, dari total 272 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menjadi mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak, Danlantamal XII Pontianak Laksamana Pertama TNI Gregorius Agung W.D., M.Tr (Han) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Lantamal XII Pontianak mendapatkan Piagam Penghargaan Terbaik III Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja (Satker) terbaik Tahun Anggaran 2018 dari KPPN Pontianak. Adapun Terbaik I diberikan kepada Rochadi Iman Santoso, S.H., M.H., selaku KPA dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat dan Terbaik II diberikan kepada Drs. H. Ridwansyah, M.Si., selaku KPA dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.
Selain pelaksanaan rapat koordinasi juga dilaksanakan penandatanganan oleh seluruh KPA yang hadir tentang pernyataan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada KPPN Pontianak untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan penerapan program pengendalian gratifikasi dan pungli.
Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPB Provinsi Kalbar, Kepala KPPN Pontianak, Perwakilan dari Kapolda, Pangdam XII/TPR diwakili oleh Sahli Bidang Ekonomi, Perwakilan Danlanud Supadio, Kajati Provinsi Kalbar, Kepala Kanwil Hukum dan Ham Provinsi Kalbar, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalbar, KPA seluruh Kota Pontianak.(*)
Posting Komentar