NUBIC, JAKARTA - Pemilihan Presiden dan Legislatif menjadi pilar penting bagi sistem demokrasi. Dan siapapun yang terlibat dalam gelaran Pilpres dan Pileg itu. Baik capres, cawapres, caleg, masyarakat pemilih dan penyelenggara Pilpres dan Pileg seperti KPU, Bawaslu dan DKPP mendapat perlindungan hak yang dijamin konstitusi.
Namun demikian, untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan beradab, semua pihak yang terlibat harus menggunakan cara-cara sehat dalam berkompetisi, bahkan periu mengindahkan etika agar hubungan antar-anak bangsa tetap terjaga dan harmonis.
Untuk mewujudkan itu semua maka pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil menjadi kuncinya agar kepentingan negeri kita yang damai ini tidak ternodai. Demikian ungkap Ketua Umum Mahutama, Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH,. M.hum yang coba memandu anak bangsa untuk kembali kepada kepribadian dan karakter Bangsa Indonesia yang santun dan hormat menghormati sesama warga negara.
Dalam kerangka itulah Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah Mahutama menggelar Deklarasi dan Diskusi Media Mahutama yang dihadiri oleh tokoh-nasional di Pusat Dakwah PP Muhammadiyah , Jumat, 1 Maret 2019 siang.
Lebih lanjut punggawa Komisi Yudisial ini menambahkan. Program Mahutama dalam waktu pendek dan menengah yakni untuk kepentingan akademis, pengembangan kurikulum, pengembangan pengajaran dan pengembangan penelitian. Tapi dalam waktu yang bersamaan Mahutama akan memberikan masukan kebijakan kebijakan dalam pengambilan keputusan kepada semua lembaga pemerintahan.
Dalam jangka panjang kami berharap pemikiran pemikiran Hukum Tatanegara Muhammadiyah menjadi kiblat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pesan spirit Muhammadiyah sejak awal kemerdekaan, bahkan jauh sebelum masa kemerdekaan dan harus berkesinambungan yang dapat memberikan penguatan terhadap masa depan bangsa kita.
Dalam jangka panjang kami berharap pemikiran pemikiran Hukum Tatanegara Muhammadiyah menjadi kiblat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pesan spirit Muhammadiyah sejak awal kemerdekaan, bahkan jauh sebelum masa kemerdekaan dan harus berkesinambungan yang dapat memberikan penguatan terhadap masa depan bangsa kita.
Dalam ungkapan lain bahwa Muhammadiyah mempunyai kepentingan sekaligus punya kewajiban meluruskan kiblat bangsa, terkait konstitusi berbangsa dan bernegara.
Dalam hal ini Mahutama hadir sesuai prinsip Muhammadiyah yakni amar makruf nahi munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kami lihat kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan kita mengalami distorsi atau penyimpangan makna dan deviasi atau penyimpangan dalam praktek.
Himbauan Mahutama dalam waktu dekat jelang Pemilu legialatif dan Pilpres 2019 pihak Penyelenggara Pemilu harus benar benar melaksanakan sesuai tagline " Jurdil ( Jujur dan Adil).
Kami melihat pemilu kali ini adalah termasuk pemilu yang paling rumit dan paling kompleks di dunia, karena pelaksanaannya serentak antara pilpres dan pileg. Kompleksitasnya sangat tinggi dalam skala negara yang luas demografinya dan bersifat kepulauan.
Harapan kita dalam waktu pendek jelang pesta demokrasi ini pelaksana pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus jujur dan adil. Kami meyakini bahwa masyarakat punya kearifan sendiri dan juga masyarakat sudah memahami proses pemilu . Jadi apapun hasilnya dalam pemilu tersebut masyarakat percaya terhadap penyelenggara pemilu. Jika masyarakat tidak percaya, hasil sebaik apapun bisa menjadi masalah.
Sebab itu, kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu tantangan terbesar. Apalagi sisa waktu satu bulan menjelang pemilu tidak cukup melakukan sosialisasi sehingga kepercayaan dari publik suatu yang niscaya. Untuk itu penyelenggara pemilu syaratnya harus jujur dan adil, tutupnya. (ps)
Posting Komentar