.

Jakarta, Nusantara Bicara - Wacana penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 santer disuarakan oleh elite politik Indonesia.

Namun, sejumlah pihak menyuarakan bahwa pemilu sebaiknya ditunda dan memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim mayoritas masyarakat menginginkan Pemilu 2024 ditunda.

Muhamad Natsir S anggapan bahwa LBP yang menggulirkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Saat di jumpai Selasa (19/7) di Tebet.

Beliau dari rekaman Video "Saya tidak pernah mengatakan wacana itu. Yang pernah saya katakan di bawah itu minta pemilu ditunda, apa salah? Kamu ngomong gini salah? Enggak kan,"

Diharapkan independensi Dewan Pers agar segera menyelesaikan masalah mengenai pemberitaan yang harus informatif, akuntable dan menyampaikan kebenaran disertai bukti-bukti konkrit, tambahnya.

Sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden 3 periode atau perpanjangan

Menurut analis Dosen Fransiskus big data jika ingin diartikan dengan gampang ialah jenis data besar yang penyimpanannya juga membutuhkan server yang besar. Jadi tidak bisa hanya disimpan di dalam satu laptop.

Pada hari Kamis Siang (14/07/2022), pukul. 14.00 wib, bertempat di Lobby Depan Gedung Dewan Pers, jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, ada aksi solidaritas dukungan Independensi Dewan Pers untuk menegakkan aturan dan Kode Etik Jurnalistik agar terbebas dari intervensi Koorporasi Media besar.

Aksi yang berlangsung secara damai ini dilakukan karena adanya pelaporan yang ditujukan kepada Dewan Pers dan Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegak Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Indonesia. Yang menjadi pihak pelapor adalah Muhammad Natsir yang melaporkan secara individu sebagai warga masyarakat yang merasa dirugikan banyak pihak.

Adapun hal yang dilaporkan adalah pemberitaan yang salah mengenai siaran Podcast wawancara antara artis Dedy Corbuzier dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengenai “Big Data” Pada siaran beberapa waktu yang lalu. Dalam pemberitaannya, ada dua media besar yang memberitakan bahwa menteri LBP mempunyai Big Data masyarakat yang mendukung penundaan Pemilu 2024 dan juga ada parpol juga mendukung demikian. Padahal pemberitaan tersebut tidak benar ketika ditelusuri dari siaran podcast tersebut. Oleh karena itu Muhammad Natsir mengadukan kedua media besar tersebut kepada Dewan Pers karena salah dalam memberitakan mengenai isu “Big Data.”(Agus)