.

 Jakarta, Nusantara Bicara -   Kunjungan ini dilaksanakan guna meminta penjelasan terkait pelaksanaan anggaran, pengawasan terhadap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) / Rumah Tahanan Negara (Rutan), peningkatan kualitas layanan paspor, hukum dan Hak Kekayaan Intelektual serta fungsi Keimigrasian dalam mengantisipasi permasalahan orang asing. 

Wakiil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni foto bersama usai pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta pada Kamis (15/12/2022). 

Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta. Tim Komisi III yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni melakukan pertemuan dengan Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun dan jajaranya.

Dalam sambutannya, Ahmad Sahroni menyampaikan apresiasinya terkait capaian kinerja, Sumber Daya Manusia (SDM), pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pembangunan Zona Integritas serta pelaksanaan tugas dan fungsi pada Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Karena itu, Ahmad Sahroni memberikan komitmen dan dukungan untuk perbaikan dan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta.

“Saya berharap pelayanan Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terus ditingkatkan agar terwujudnya pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta pada Kamis (15/12/2022). 

Hal penting yang turut diapresiasi yaitu kerja Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang berkinerja dengan baik dan minim masalah.

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI tersebut juga mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Menurut Ahmad Sahroni ada beberapa permasalahan penting terkait yang dipaparkan Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, yaitu Sumber Daya Manusia, Anggaran, serta Sarana dan Prasarana.

Politisi Partai NasDem Dapil DKI Jakarta III ini berharap Kepala Kanwil dan jajarannya dapat menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, baik terkait unit Pemasyarakatan maupun Imigrasi.  Pelayanan publik tegasnya, pun harus ditingkatkan untuk meminimalisasi keluhan dari berbagai aspek.

“Hal tersebut menjadi poin penting evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Kami akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan langsung ke UPT demi terwujudnya pelayanan terbaik kepada masyarakat,” harapnya.Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Mengunjungi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun 2022-2023, Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 A berbunyi, “DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”. Berdasarkan fungsi tersebut, DPR RI melalui Komisi III (Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Lembaga pemerintahan, salah satunya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.(Agus)