.

Jakarta, Nusantara Bicara  --  Sangat di sayangkan Pj Gubernur DKI Jakarta dan Direktur PD. sarana jaya BUMD Milik Pemprov DKI Jakarta, mangkir pada sidang ke dua gugatan perbuatan melewan hukum (PMH), Selasa (6/6/2023) di Pengadilan Negeri jakarta Pusat.

Seyogyanya para pejabat di daerah bisa memberikan contoh, sebab hukum adalah panglima di Indonesia. 

Gubernur DKI Jakarta dan Direktur PD sarana jaya masuk dalam daftar perkara Nomor Perkara : 287/ Pdt G/2023/ PN Jkt Pst tanggal 11 Mei 2023, untuk membatalkan pembangunan dan penjualan Rumah Susun DP 0 % di Pondok Kelapa, pasalnya Pemprov DKI Jakarta selaku Tergugat diduga merampas atau menyerobot tanah miliknya Andar Situmorang seluas 13. 195 m2 terletak di Jalan H Naman RT/RW 02/02 Kelurahan Pondok Kelapa Jaktim.

Penggugat Andar Situmorang SH, Bersama kuasa Hukumnya Tumbur Saut Horas Situmorang SH dan Partners, Saat Diwawancarai oleh pers media jelajahperkara.com mengatakan, “kami Baru saja pulang dari Pengadilan Jakarta Pusat, tergugat mangkir ke dua kalinya.

Justice for all " Hukum untuk semua . Memang menegakan hukum seperti menegakan benang basah sangat sulit, Advokat (pengacara) terus menegakan hukum walaupun langit runtuh 

“PD sarana jaya dan gubernur DKI Jakarta selaku tergugat Tidak menghadiri sidang (mangkir), sekali lagi tidak menghadiri di sidang ke tiga maka pengadilan akan mengetuk palu verstek.

“Konsekuensinya, Akibat ketidakhadiran Mereka Tergugat atas alasan yang tidak sah sehingga dianggap Tergugat mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat, Tegasnya.

Jika hal ini terus berlanjut, maka hal ini menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat di negara ini. (Agus)