.

Jakarta, Nusantara Bicara  --  Rupanya, kegelisahan  melihat situasi  dan kondisi bernegara bangsa  Indonesia saat ini  yang tidak mempunyai "role' mode arah pembangunan yang jelas. Seperti garus besar haluan negara (GBHN) yang berkelanjutan untuk tahapan 5 tahun, 10 tahun, dan 25 tahun, membuat berbagai elemen organisas desa berkumpul dan bersatu  serta mendeklarasikan sebuah  perkumpulan baru yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat Desa Republik Indonesia (  MPRD-RI ), di Gedung Juang, Menteng 45. Senin (2/10/2024).

Ketua Umum MPRD RI terpilih  Joko Wandiatomo menegaskan keinginan dari teman-teman di desa bahwa desa harus menjadi perekat NKRI dan desa harus menjadi kekuatan untuk  kemakmuran Indonesia, namun melihat kondisi sekarang ini dimana terjadi kegawatan yang menimpa Bangsa Indonesia akibat sistim Liberalis  dimana tanah NKRI yang ada di desa telah banyak dikuasai secara membabi buta dan semena-mena oleh para pengusaha. Sehingga sistim ini membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.  

Untuk itulah dengan terjadinya kegawatan yang melanda Bangsa Indonesia akibat sistim yang semena-mena kami membentuk MPRD-RI sebagai sarana perjuangan kami untuk memajukan pedesaan dan SDM, ungkap Joko.

Dalam deklarasi ini kami juga menggelar konvensi Capres untuk pemilu 2024 yang akan datang. Kami berharap dukungan dari teman-teman media netizen dan lain-lainnya untuk membantu MPRD-RI  agar rakyat menjadi pemegang kedaulatan penuh atas penyelenggaraan negara.

Untuk mewujudkan calon pemimpin ideal yang diharapkan masyarakat desa. MPRD RI akan melakukan analisa terhadap konsep anggaran yang ditawarkan para capres yang mendaftar di konvensi.

“Asumsi APBN yang ditawarkan seperti apa ?, dan bagaimana konsep kepemimpinannya dalam membangun desa. Hal seperti itu akan kita analisa dalam menentukan capres MPRD RI,” katanya.

Untuk syarat capres independen, Joko mengatakan dibutuhkan 30 juta KTP dukungan dari masyarakat.

“Untuk syarat itu, saya kira MPRD RI punya kekuatan yang riil karena data yang kita miliki by name, by address,” pungkasnya.

Tokoh pertama yang mendaftar dalam konvensi tersebut yakni, Mardigu Wowiek Prasantyo atau lebih dikenal sebagai Bossman Mardigu yang memiki latar belakang sebagai seorang pengusaha asal Indonesia.

Bossman atau akrab dipanggil Bosmen mengungkapkan kegelisahan terhadap praktek korupsi di Indonesia menjadi pertimbangan utama mendaftar sebagai capres independen.

“Belum lagi adanya kondisi saat ini yang jauh dari harapan. Banyak pejabat saat ini yang hanya loyal keatas, bukan karena prestasi yang dibuat,” ujarnya.

Menurutnya, keputusan untuk menpendaftar sebagai capres independen dari MPRD RI dikarenakan keyakinannya terhadap 80 ribu kekuatan desa dalam menilai figur pemimpin.

“Tentunya yang sangat penting hal itu merupakan penilaian dari bawah yang dilakukan secara jujur,” katanya.

Lebih lanjut, munculnya tiga nama bacapres yang ada saat ini yang terkesan tidak mewakili sektor dan kelompok masyarakat secara utuh.

“Saya melihat, saat ini yang ada hanya yang terlalu kanan terlalu agamis. Yang satu terlalu kiri, terlalu sosialis. Belum ada yang mewakili kelompok tengah. Yang bisa dikatakan jalur penyegaran,” katanya.

Terkait dengan keyakinannya, MPRD RI akan dengan mulus mengusung calon presiden dan mendaftarkan ke KPU RI. Bosmen menyerahkan hal itu pada MPRD RI.

“Saya hanya salah satu peserta konvensi. Tentunya persoalan teknis atau pun persyaratan yang dibutuhkan domain MPRD RI,” jelasnya. (PS)