.

Jakarta, Nusantara Bicara  --  Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUI- I) menetapkan delapan kriteria yang dimintakan kepada umat Islam di Indonesia untuk dijadikan pegangan pada Pilpres 2024. Kriteria itu tercantum dalam lima butir rekomendasi

Menginstruksikan kepada ummat Islam Indonesia untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi kriteria sebagai berikut," ujar Juru BIcara MPUI-I dalam konferensi pers yang dihadiri pula Uwrite.id, Ahad siang (15/10/2023) di hotel Balirung Matraman, Jakarta Pusat.

Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUI- I) menetapkan delapan kriteria yang dimintakan kepada umat Islam di Indonesia untuk dijadikan pegangan pada Pilpres 2024. Kriteria itu tercantum dalam lima butir kesimpulan MPUI- I dari hasil Sidang Umum ke-3 di Jakarta pada tanggal 13-15 Oktober 2023.

Kedelapan kriteria tersebut adalah:

1. Beriman 

2. Bertaqwa 

3. Peduli pada kepentingan ummat Islam 

4. Jujur (shiddiq) 

5. Amanah 

6. Cerdas dan peduli (tabligh) 

7. Adil 

8. Tidak menggunakan politik uang.

"Kriteria ini menjadi pegangan bagi umat Islam di Indonesia saat memilih pada Pilpres 2024," ujar Juru Bicara MPUI- I, Hasanuddin Yusuf Adan.

DR H Asep Syarifuddin menegaskan, karena saat ini belum ada pasangan capres dan cawapres yang didaftarkan di KPU, maka MPUI- I belum menyebutkan nama.

"Tapi jika nanti sudah ada pasangan yang didaftarkan, tinggal disesuaikan dengan kriteria MPUI- I," imbuhnya.

Empat poin kesimpulan Sidang Umum ke-3 MPUI- I yang lain adalah:

1. MPUI- l menyeru penguatan dakwah amar ma'ruf nahy munkar untuk memerangi kedzaliman dan menegakkan keadilan dalam rangka menyelamatkan eksistensi NKRI, karena menurut MPUI- I, saat ini kehidupan berbangsa dan bernegara semakin deformatif, menjauh dari cita-cita para pendiri bangsa yang menghendaki bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

2. Menyerukan dihentikannya obsesi pertumbuhan berbasis hutang dan investasi asing karena telah semakin menggerus kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut MPUI- I, kasus di Pulau Rempang merupakan fenomena gunung es di mana masyarakat adat kehilangan martabat, sumber mencari nafkah, serta masa depannya. "Kasus ini merupakan bukti terakhir rangkaian maladministrasi publik di mana hukum dibuat bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan penguasa dan investor," tegas MPUI- I.

3. Pembukaan UUD '45 mengamanatkan keikutsertaan bangsa ini dalam melawan penjajahan dan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. MPUI-I mengecam agresi dan berbagai kekerasan yang melawan hukum dan kepantasan pergaulan internasional oleh Israel atas Palestina.

4. "Menyambut baik agenda politik nasional Pemilu 2024 agar dilaksanakan secara jujur dan adil sebagai instrumen suksesi kepemimpinan nasional, dan perbaikan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pembukaan UUD '45," tutup ketua MPUI-I 

Kegiatan ini di hadiri oleh ratusan peserta dari seluruh Indonesia.(Agus)